Musyawarah Ibu Bangsa 2025, Perempuan Didorong Jadi Subjek Pembangunan

AKURAT.CO Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu 2025 tidak boleh dimaknai sekadar sebagai seremoni tahunan.

Momentum ini, menurutnya, harus menjadi ruang strategis untuk menyatukan kembali gagasan dan suara perempuan Indonesia dalam menghadapi tantangan kebangsaan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Lestari dalam Musyawarah Ibu Bangsa yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kongres Perempuan Indonesia (KPP RI), serta MPR RI, Jumat (22/12/2025).

Lestari menjelaskan, Musyawarah Ibu Bangsa dirancang sebagai wadah refleksi dan konsolidasi pemikiran perempuan Indonesia, yang terinspirasi dari semangat Kongres Perempuan Indonesia 1928 dengan pendekatan yang relevan terhadap tantangan sosial, politik, dan kebangsaan saat ini.

“Forum ini secara khusus didesain untuk menyatukan kembali pikiran-pikiran perempuan Indonesia, seperti semangat tahun 1928, namun dengan melihat kebutuhan dan tantangan Indonesia hari ini,” ujarnya.

Ia menuturkan, hasil diskusi menunjukkan masih adanya berbagai pekerjaan rumah bagi perempuan, mulai dari kesenjangan akses dan perlindungan hingga penguatan peran dalam pengambilan keputusan.

Namun di sisi lain, forum ini juga melahirkan gagasan-gagasan strategis dan progresif dari para Ibu Bangsa yang hadir.

Baca Juga: Menuju 2026, Upbit Soroti Arah Baru Pertumbuhan Industri Kripto di Indonesia

Lestari meyakini, cita-cita besar Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan melalui kerja bersama seluruh elemen bangsa, dengan menempatkan perempuan sebagai subjek utama pembangunan.

“Pemikiran-pemikiran yang lahir pada 1928 sejatinya adalah upaya menyiapkan masa depan bangsa. Dengan bekerja bersama, gagasan tersebut dapat kembali disatukan untuk menjahit langkah kebangsaan ke depan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Lestari juga mendorong agar hasil Musyawarah Ibu Bangsa yang dirangkum dalam sebuah manifesto dapat disosialisasikan secara luas sebagai panduan moral dan kebangsaan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan masa depan Indonesia.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk organisasi perempuan dan elemen masyarakat yang konsisten memperjuangkan suara perempuan.

“Perjuangan untuk Indonesia yang lebih adil dan setara membutuhkan kerja kolektif. Suara perempuan adalah bagian penting dari masa depan bangsa,” tutupnya.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyatakan bahwa saat ini perempuan memiliki akses, kontrol, partisipasi, serta manfaat pembangunan yang lebih baik dibandingkan masa sebelumnya.

“Jika dahulu perempuan lebih banyak berada di ranah domestik, kini perempuan telah berperan di ruang publik dengan beragam profesi. Ini menunjukkan perkembangan positif dalam kesetaraan gender,” ujarnya.

Ia menegaskan, Musyawarah Ibu Bangsa diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.

“Perjalanan menuju 100 Tahun Kongres Perempuan Indonesia pada 2028 adalah kontrak sosial kita bersama yang harus terus kita kawal,” pungkasnya.

Baca Juga: H-3 Natal, Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Melonjak