Mendagri Tekankan Peran Strategis Data Dukcapil dalam Penguatan Sistem Keuangan Nasional

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan peran strategis data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional.

Data kependudukan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, mitigasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pengembangan layanan keuangan digital, hingga penguatan keamanan sistem keuangan.

Mendagri menyebut data kependudukan Dukcapil sebagai data paling lengkap dan mutakhir di Indonesia.

Saat ini, data tersebut mencakup sekitar 98 persen penduduk Indonesia dan diperbarui setiap hari oleh 514 kabupaten/kota.

“Data penduduk Indonesia itu paling lengkap menurut saya karena Kemendagri memiliki jejaring Dukcapil di seluruh kabupaten dan kota,” ujarnya.

Ia menjelaskan, data Dukcapil memiliki keunggulan dari sisi akurasi karena dilengkapi data biometrik, seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan iris mata.

Data tersebut telah dimanfaatkan oleh lebih dari 7.000 pengguna, baik dari instansi pemerintah maupun nonpemerintah, termasuk sektor perbankan dan aparat penegak hukum.

Baca Juga: PAN Soroti Ambang Batas Parlemen: Jutaan Suara Rakyat Hilang

Pemanfaatan data Dukcapil, lanjut Tito, juga terbukti meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Ia mencontohkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang berhasil mengoreksi sekitar 3,97 juta penerima bantuan sosial yang tidak lagi memenuhi kriteria, sehingga berdampak pada penghematan keuangan negara.

Selain itu, data Dukcapil berperan penting dalam penanganan bencana.

Tito menuturkan, meskipun dokumen fisik korban bencana hilang, identitas penduduk tetap dapat diverifikasi secara digital melalui sistem Dukcapil.

“KTP-nya boleh hilang, tapi datanya ada di server kita,” tegasnya.

Dalam sektor keuangan, akses data Dukcapil membantu perbankan mempercepat layanan, mencegah penipuan, serta mendukung transaksi digital.

Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau digital ID disebut mampu memangkas waktu pembukaan rekening secara signifikan.

“Kalau menggunakan digital IKD, proses pembukaan rekening hanya membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat menit,” jelasnya.

Tito juga mengungkapkan bahwa kerja sama antara Kemendagri dan PPATK telah berlangsung lama dan terus meningkat.

Pemanfaatan data Dukcapil oleh PPATK tercatat melonjak hingga jutaan akses dalam beberapa tahun terakhir untuk keperluan validasi dan analisis transaksi keuangan.

Menutup pernyataannya, Mendagri menegaskan komitmen Kemendagri dalam mendukung penguatan sistem keuangan nasional, termasuk dari aspek keamanan siber.

“Di era digital, serangan terhadap sistem energi, transportasi, dan keuangan bisa melumpuhkan sebuah negara tanpa serangan fisik. Karena itu, sistem keuangan kita harus terus diperkuat, termasuk keamanan sibernya,” pungkasnya.

Baca Juga: PDIP Tekankan Peran PBB dalam Penyelesaian Konflik Global