Kemendikdasmen Gelontorkan Rp231,7 Miliar untuk Revitalisasi 746 Sekolah di Wilayah Bencana Sumatera

AKURAT.CO Jelang tiga bulan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus bergerak cepat melakukan pemulihan infrastruktur pendidikan dan proses pembelajaran. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa per 15 Februari 2026 Kemendikdasmen telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Revitalisasi Satuan Pendidikan kepada 746 sekolah, dengan anggaran lebih dari Rp866,5 miliar sebagai langkah pemulihan bencana di Sumatera.

Dia menjelaskan, dari 746 sekolah yang telah melakukan PKS, dana bantuan telah dicairkan sebesar Rp231,7 miliar, dan sisanya masih dalam tahap proses pencairan.

Baca Juga: Kemendag: 92 Persen Pasar Rakyat di Sumatera Terdampak Bencana Kembali Buka

"Dan kami terus menyalurkan bantuan khusus bagi 36.074 guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana dengan anggaran lebih dari Rp220,5 miliar, dengan penyaluran Rp2 juta per orang per bulan selama tiga bulan," ungkap Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dikutip Kamis, (19/2/2026).

Sebagai bagian dari upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana, Kemendikdasmen juga menyalurkan Aneka Tunjangan Guru dengan tidak mempersyaratkan beban mengajar, dengan total anggaran Rp508,9 miliar.

Selain itu, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga telah tersalurkan kepada 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten terdampak dengan anggaran Rp1,98 triliun, berikut dengan fleksibilitas persyaratan penyaluran dan penggunaannya sesuai kebutuhan sekolah

Selanjutnya, terkait dengan rencana pemulihan layanan pendidikan pada minggu ketiga dan keempat Februari 2026, Kemendikdasmen akan melanjutkan penandatanganan PKS Revitalisasi Satuan Pendidikan kepada 1.204 sekolah terdampak, sejalan dengan Rakor Percepatan Rekonstruksi Pascabencana bersama dinas pendidikan terkait. 

Untuk bantuan guru, Kemendikdasmen juga terus melakukan proses verifikasi dan pembuatan rekening untuk 13 ribu guru dengan anggaran Tunjangan Kinerja Guru (TKG) sebesar Rp83,3 miliar. 

Bantuan lainnya juga diberikan Kemendikdasmen berupa sejumlah peralatan, yakni peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK), peralatan laboratorium, peralatan olahraga, alat kebersihan, serta Alat Permainan Edukatif (APE). Selain itu, Kemendikdasmen juga mengajukan usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) senilai Rp 2,4 triliun.

Baca Juga: Prabowo Alokasikan Rp72,75 Miliar Beli Sapi untuk Korban Bencana di Aceh dan Simeulue

Dia menegaskan, Kemendikdasmen akan melakukan pendampingan praktik baik dan model pembelajaran darurat kepada sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana sudah berlangsung 100 persen, hanya saja pembelajaran memang belum berlangsung secara ideal. Sampai bulan Februari 2026, Kemendikdasmen telah menyalurkan sejumlah Bantuan Penanggulangan Bencana.

Antara lain School Kit sebanyak 33.000 paket, Tenda sebanyak 168 unit, Ruang Kelas Darurat 160 unit, Buku Pembelajaran sebanyak 197.670 buku, TKG untuk Bencana 36.074 guru, Dukungan Psikososial 740 satuan, Dana Operasi Pendidikan Darurat 1.569 sekolah, dan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebanyak 746 sekolah.

"Kami berharap upaya percepatan pemulihan layanan pendidikan yang Kemendikdasmen lakukan melalui revitalisasi, tunjangan guru, dan bantuan lainnya akan sepenuhnya memulihkan layanan pendidikan di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi sejumlah capaian dan rencana Kemendikdasmen dalam upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah bencana. Diharapkan, pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan untuk sekolah terdampak bencana harus segera dilakukan. 

"Komisi X DPR RI mendorong kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk memastikan bahwa anggaran revitalisasi bukan semata-mata pembangunan infrastruktur, namun juga terdapat perangkat sekolah, peralatan pendukung, dan bantuan kepada semua warga satuan pendidikan," ujar Hetifah.