Ratusan Dapur MBG di Wilayah II dan III Dihentikan Sementara

Ayu Rachmaningtyas | 11 April 2026, 20:43 WIB

Penindakan Dapur MBG merupakan komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan dan keamanan pangan. (Ilustrasi/Akurat.co)

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) kembali melakukan penindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional (suspend) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.

Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai standar kualitas dan keamanan pangan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Doni Dewantoro, melaporkan, hingga saat ini, jumlah SPPG yang telah diberhentikan sementara di wilayah II (Pulau Jawa) mencapai 362 unit.

Dalam laporan periode 6-10 April 2026 terdapat tambahan 41 SPPG yang dikenakan suspend.

"Sampai hari ini, SPPG di wilayah dua yang di-suspend berjumlah 362 SPPG. Laporan minggu ini, tanggal 6 sampai 10 April, SPPG yang di-suspend sebanyak 41 SPPG," ujar Doni, dalam keterangannya, Sabtu (11/4/2026).

Penindakan ini merupakan bagian dari komitmen BGN dalam menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, serta tata kelola operasional di lapangan.

Dari rincian laporan, pada Senin (6/4/2026) terdapat 9 SPPG yang di-suspend dengan berbagai temuan, seperti tidak adanya pengawas gizi dan keuangan di Bogor, menu yang tidak layak di Brebes, serta sejumlah dapur di Jawa Timur yang masih dalam tahap renovasi.

Dalam hal ini, tidak ada penambahan kasus pada Selasa (7/4/2026). Namun pada Rabu (8/4/2026), jumlah penindakan meningkat menjadi 15 SPPG di berbagai daerah.

"Selain faktor renovasi, ditemukan pula dugaan kejadian menonjol (KM) berupa gangguan pencernaan di Cimahi, persoalan manajemen organisasi di Kendal, serta ketiadaan pengawas gizi di Purworejo," ujar Doni.

Selanjutnya, pada Kamis (9/4/2026), sebanyak 14 SPPG kembali kena suspend. Permasalahan yang ditemukan meliputi aspek sumber daya manusia di Jakarta Selatan, serta dugaan gangguan pencernaan di Bogor, Tasikmalaya dan Bantul. Di samping renovasi yang masih mendominasi.

Kemudian, pada Jumat (10/4/2026), terdapat tiga SPPG yang ditindak. Dengan temuan berupa renovasi yang belum selesai, dugaan gangguan pencernaan di Mojokerto, serta menu tidak layak di Sampang.

Untuk wilayah Indonesia bagian timur, BGN juga melakukan langkah serupa.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menyebutkan, dari total sekitar 4.300 Dapur MBG, sebanyak 165 unit telah di-suspend karena tidak mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

BGN menegaskan bahwa kebijakan suspend ini merupakan langkah korektif untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Seluruh Dapur MBG yang di-suspend diwajibkan melakukan pembenahan sebelum dapat kembali beroperasi. Demi menjamin keamanan pangan dan kualitas layanan bagi masyarakat," kata Rudi.