KSP Perkuat Pencegahan Korupsi, Soroti Celah di Program MBG hingga Sekolah Rakyat

AKURAT.CO Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dudung menyampaikan, dalam pertemuan itu dibahas mengenai Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Ia mengungkap ada rencana perubahan agar cakupan perpres tersebut bisa lebih diperluas.

"Ini yang terlibat di dalamnya adalah Bappenas, KPK, mendagri, KSP, menpan RB. Dan ini kita sedang merancang untuk mengusulkan perubahan agar menteri keuangan dan BPKP terlibat," ujar Dudung kepada awak media.

Melalui perbaikan perpres tersebut, pemerintah akan meningkatkan pengawasan dan menggencarkan upaya pencegahan korupsi di berbagai lini. Termasuk dalam program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: KPK Soroti Celah Korupsi di Kemensos, Pengadaan dan Perencanaan Jadi Titik Rawan

Dudung menyebut ada aktivitas jual beli titik lokasi dapur MBG yang bisa menjadi celah korupsi karena menguntungkan segelintir pihak.

"Ya, salah satunya, saya dapat informasi tentang ada jual beli titik. Ya itu ada, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual beli titik. Ya, titik SPPG, titik dapur," ujarnya.

Masih terkait MBG, Dudung juga akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait informasi yang beredar bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah dihentikan sementara tetap mendapat insentif dari pemerintah.

"Itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," tutur Dudung.

Terkait program lainnya, Dudung menyoroti besaran anggaran pengadaan sepatu dalam Program Sekolah Rakyat. Meski belum menerima laporan, ia mengaku akan melakukan pengecekan secara proaktif.

Baca Juga: Tuntutan Penjara Ibrahim Arief dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Sudah Tepat

"Nanti itu juga nanti akan kita cek. Saya belum menerima laporan itu ya," kata Dudung.