Misbakhun: KEM PPKF 2027 Cerminkan Optimisme Ekonomi yang Terukur

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengapresiasi penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Menurutnya, arah kebijakan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
"Pemerintah menunjukkan optimisme yang cukup terukur. Target pertumbuhan tetap dijaga tetapi asumsi makro yang digunakan juga mencerminkan kehati-hatian dalam membaca dinamika global," kata Misbakhun, melalui keterangan tertulis, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat investasi, konsumsi domestik, dan sektor produktif nasional. Sementara, asumsi inflasi pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen dinilai mencerminkan upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga.
Misbakhun juga memandang asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS serta suku bunga SBN 10 tahun di level 6,5 hingga 7,3 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap volatilitas pasar keuangan internasional.
Pertumbuhan Harus Berdampak ke Rakyat
Meski demikian, Misbakhun menilai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus dibarengi penguatan sektor riil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli.
Karena itu, ia menegaskan bahwa APBN 2027 harus diarahkan untuk memperkuat produktivitas nasional melalui belanja negara yang efektif, hilirisasi industri, dan dukungan terhadap sektor usaha domestik.
"Pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya kuat di angka makro, tetapi juga harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat dan memperkuat sektor usaha nasional," ujarnya.
APBN Harus Siap Hadapi Risiko Global
Di sisi lain, Misbakhun mengingatkan target pertumbuhan ekonomi harus tetap ditopang ruang fiskal yang sehat di tengah tekanan global, terutama terkait harga energi dan volatilitas nilai tukar rupiah.
Menurutnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel menunjukkan pemerintah perlu menyiapkan APBN yang cukup fleksibel menghadapi gejolak geopolitik dan pasar energi dunia.
Baca Juga: Misbakhun: Langkah Presiden Prabowo Bacakan Langsung KEM-PPKF di DPR Jadi Tradisi Baru
"Kalau harga minyak naik saat Rupiah tertekan, dampaknya bisa langsung terasa terhadap subsidi energi, biaya impor, dan inflasi domestik. Jadi, disiplin fiskal harus benar-benar dijaga dengan kebijakan yang prudent dan eksekusi yang konsisten," demikian Misbakhun.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 8Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal







