DPR Minta Kemenkeu Segera Cairkan Dana Pemulihan Hutan Rp8,4 Triliun

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merespons permintaan tambahan anggaran untuk Kementerian Kehutanan yang hingga kini belum juga dicairkan.

Menurut Alex, tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun tersebut sangat penting untuk mendukung program reforestasi atau penanaman kembali kawasan hutan rusak yang menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

“Menteri Keuangan kepada media menyebut ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang belum terserap. Sementara itu, tambahan anggaran Kementerian Kehutanan sebesar Rp8,4 triliun sampai Mei 2026 ini belum juga diberikan,” kata Alex dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Ia menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026.

Menurutnya, program reforestasi menjadi langkah mendesak karena menyasar akar persoalan bencana banjir dari sisi hulu.

“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” ujarnya.

Baca Juga: ACC Salurkan Hewan Kurban ke Berbagai Daerah pada Iduladha 1447 H

Alex menilai pemulihan kawasan hutan tidak bisa dilakukan secara instan. Kondisi kerusakan hutan yang sudah berat membutuhkan proses panjang dan penanganan serius agar dapat kembali pulih.

“Pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga bisa kembali seperti hutan semula,” jelasnya.

Selain persoalan anggaran, Alex juga meminta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana di Sumatera memperkuat koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan seluruh program penanganan bencana harus dipastikan memiliki dukungan anggaran agar pelaksanaannya dapat berjalan tuntas.

“Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa selesai dan tidak menyisakan persoalan anggaran lagi,” katanya.

Di sisi lain, Alex mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang dinilai mulai proaktif mendorong percepatan penyelesaian administrasi perencanaan penanganan bencana yang diajukan kementerian dan lembaga.

“Sekarang rencana induknya sudah tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangan juga sudah mau proaktif jemput bola,” ujarnya.

Alex menegaskan masyarakat kini menunggu soliditas pemerintah dalam penanganan pascabencana di Sumatera.

“Rakyat sekarang melihat apakah seluruh elemen pemerintahan benar-benar bergerak dalam satu komando untuk mengatasi dampak bencana, sehingga tidak ada lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR.

Baca Juga: Cara Promosi Produk Dropship di TikTok Shop agar Cepat Laku

Dalam rencana tersebut terdapat 11.512 program kegiatan dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk tiga tahun.

Rinciannya, kebutuhan anggaran pada 2026 mencapai Rp38,9 triliun, kemudian Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.