Demokrasi Berkualitas Jadi Kunci Indonesia Emas 2045

AKURAT.CO Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, mengatakan, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia terus mengalami konsolidasi demokrasi yang semakin berkualitas, baik secara prosedural maupun substansial.

Menurut Lodewijk, demokrasi menjadi salah satu fondasi utama stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, kualitas demokrasi dinilai menjadi prasyarat penting dalam transformasi politik dan tata kelola pemerintahan menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap dan berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ujar Lodewijk, Jumat (22/5/2026).

Ia menilai Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang khas sebagai negara multikultural, sehingga tidak dapat disamakan dengan negara lain.

Menurutnya, evaluasi mendalam terhadap capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi langkah awal yang krusial dalam menentukan arah pembangunan pada tahun-tahun mendatang, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca Juga: Ambang Batas Parlemen Moderat Kunci Akhiri Politik Transaksional

“Karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” ungkapnya.

Lodewijk menekankan IDI harus dijadikan alat ukur sekaligus kompas perbaikan demokrasi untuk mendukung kemajuan pembangunan nasional.

Peningkatan kualitas demokrasi, kata dia, akan memperkuat kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ke depan, tim IDI Pusat akan melakukan diseminasi, pendampingan, dan konsultasi ke berbagai daerah guna memperkuat program penguatan demokrasi serta meningkatkan capaian target pembangunan demokrasi.

“Kemenko Polkam selaku koordinator capaian IDI bersama kementerian/lembaga terkait, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, dan BPS RI mendorong penuh upaya memperkokoh demokrasi. Karena itu kami membutuhkan kerja sama seluruh pihak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan demokrasi secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.

“Pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Tito Karnavian: Pascabencana Sumatera Masuk Tahap Pemulihan Permanen

Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Heri Wiranto selaku Ketua Penyelenggara menyebut pengukuran IDI merupakan hasil kerja sama lintas sektoral yang melibatkan Kemenko Polkam, Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendagri, Bappenas, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat.

“Kegiatan ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dan mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat capaian IDI di masing-masing daerah,” kata Heri.

Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga memberikan apresiasi kepada lima daerah dengan capaian IDI tertinggi tahun 2025.

Peringkat pertama diraih Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 89,79, disusul Provinsi Bali 88,73, Jawa Tengah 86,72, Kalimantan Barat 86,17, dan Jawa Timur 84,05.