Kasus Korupsi MBG, DPR Bakal Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN

AKURAT.CO DPR RI akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul kasus dugaan korupsi oleh mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi di BGN maupun kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Mengenai mekanisme proses hukum kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN, oleh KPK terkait di Imigrasi. Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit Pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi," kata Cucun kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Di sisi lain, DPR akan memperkuat fungsi pengawasannya terhadap tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan hingga penggunaan anggaran dan mekanisme audit.
"Terkait tadi, DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran, sampai di ujung pos audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR," ujarnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga akan menjadi bagian dari pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam penyusunan APBN 2027.
"Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKAKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," katanya.
Menanggapi sorotan terkait sejumlah pengadaan di BGN yang disebut tidak seluruhnya dibahas bersama DPR, Cucun berharap jajaran pimpinan baru BGN dapat memperbaiki tata kelola lembaga dan menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto secara optimal.
"Ya, kemarin teman-teman IX sudah sampaikan. Jadi harapannya bagaimana di bawah squad yang baru ini, pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat Presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini," tuturnya.
DPR berharap, evaluasi dan penguatan pengawasan dapat memastikan program-program BGN berjalan sesuai tujuan serta terhindar dari potensi penyimpangan anggaran di masa mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK









