Kasus Korupsi MBG, DPR Bakal Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN

AKURAT.CO DPR RI akan memperketat pengawasan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul kasus dugaan korupsi oleh mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan DPR menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait dugaan korupsi di BGN maupun kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Mengenai mekanisme proses hukum kita hormati yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan terkait BGN, oleh KPK terkait di Imigrasi. Kita hormati semua proses yang ada dan kita apresiasi spirit Pemerintah Bapak Presiden dalam penegakan hukum memberantas korupsi," kata Cucun kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Di sisi lain, DPR akan memperkuat fungsi pengawasannya terhadap tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan hingga penggunaan anggaran dan mekanisme audit.
"Terkait tadi, DPR pasti akan terus meningkatkan pengawasan mengenai audit tata kelola BGN sendiri di internal seperti apa. Termasuk proses perencanaan, proses penganggaran, sampai di ujung pos audit ini DPR akan terus melakukan pengawasan-pengawasan seperti ini sesuai dengan tugas fungsinya DPR," ujarnya.
Menurutnya, pengawasan tersebut juga akan menjadi bagian dari pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dalam penyusunan APBN 2027.
"Nanti Komisi IX akan melakukan evaluasi sekaligus pembahasan RKAKL untuk anggaran APBN 2027 pasti akan dibahas terkait audit tata kelola di BGN itu sendiri," katanya.
Menanggapi sorotan terkait sejumlah pengadaan di BGN yang disebut tidak seluruhnya dibahas bersama DPR, Cucun berharap jajaran pimpinan baru BGN dapat memperbaiki tata kelola lembaga dan menjalankan amanat Presiden Prabowo Subianto secara optimal.
"Ya, kemarin teman-teman IX sudah sampaikan. Jadi harapannya bagaimana di bawah squad yang baru ini, pimpinan BGN betul-betul menjaga amanat Presiden dan bisa menjalankan semua apa yang diharapkan untuk percepatan target daripada BGN ini," tuturnya.
DPR berharap, evaluasi dan penguatan pengawasan dapat memastikan program-program BGN berjalan sesuai tujuan serta terhindar dari potensi penyimpangan anggaran di masa mendatang.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 7Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 8Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









