Perry Warjiyo Harus Mundur jika Rupiah Terus Melemah

AKURAT.CO Optimisme Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, yang memprediksi nilai tukar rupiah akan kembali menguat setelah Juni 2026 menuai kritik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pandangan tersebut tidak ditopang oleh kondisi fundamental ekonomi yang memadai.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini tidak bisa semata-mata dijelaskan sebagai fenomena musiman atau faktor teknikal yang berulang setiap kuartal kedua.

Uchok menilai pelemahan mata uang nasional justru mencerminkan persoalan ekonomi yang lebih mendasar dan belum terselesaikan.

Sebelumnya, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa pelemahan rupiah sepanjang April hingga Juni dipicu meningkatnya kebutuhan dolar AS oleh korporasi untuk repatriasi dividen serta pembayaran kewajiban utang luar negeri. Bank Indonesia meyakini tekanan tersebut bersifat sementara dan akan mereda setelah periode tersebut berakhir.

Baca Juga: Rupiah Anjlok, Pemerintah Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Namun, Uchok berpandangan lain. Ia menilai narasi yang dibangun Bank Indonesia lebih bernuansa pembelaan terhadap posisi Perry Warjiyo di tengah sorotan terhadap kinerja bank sentral menjaga stabilitas rupiah.

"Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto," kata Uchok, dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Uchok bahkan menilai keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni berpotensi menimbulkan rasa aman semu di kalangan pengambil kebijakan. Menurutnya, tekanan terhadap mata uang Garuda justru masih berisiko berlanjut apabila akar persoalan ekonomi tidak segera dibenahi.

"Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut," ujarnya.

Lebih jauh, Uchok menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang dinilainya semakin terbebani oleh tingginya utang negara. Ia menyebut total utang Indonesia telah menembus Rp9.000 triliun, sementara kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.

Baca Juga: Banggar DPR: Pemerintah Harus Perkuat Koordinasi dan Kepastian Hukum di Tengah Pelemahan Rupiah

Menurut dia, besarnya beban tersebut mulai memengaruhi persepsi investor dan kreditor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

"Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar," katanya.

Selain faktor ekonomi, Uchok menilai kepercayaan investor juga dipengaruhi oleh sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah sektor sipil yang menurutnya memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar.

"Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil," katanya.

Berdasarkan sejumlah faktor tersebut, Uchok memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Ia bahkan mengaitkan perkembangan nilai tukar dengan masa depan kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, DPR Minta Menkeu dan BI Segera Konsolidasi

"Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung," jelasnya.