Anggaran Dipangkas 29,6 Persen, Kemenpar Butuh Rp3 Triliun untuk Kejar Target 2027

AKURAT.CO Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya menjaga sektor pariwisata sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional, pencipta lapangan kerja, penghasil devisa, sekaligus instrumen pemerataan pembangunan.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan Kemenpar memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,01 triliun. Nilai tersebut turun sekitar 29,6 persen dibandingkan DIPA 2026 yang mencapai Rp1,434 triliun.

Menurutnya, penurunan anggaran akan memengaruhi ruang gerak berbagai program pariwisata, mulai dari pengembangan destinasi, promosi, penyelenggaraan event, penguatan industri dan investasi, hingga pendidikan vokasi pariwisata.

“Kami memahami kondisi fiskal negara. Karena itu, Kementerian Pariwisata akan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara fokus, efisien, dan berdampak. Namun, untuk menjaga daya saing dan memastikan target besar pariwisata tetap tercapai, dukungan penganggaran menjadi sangat strategis,” kata Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Widiyanti menjelaskan, Kemenpar mendapat mandat target yang lebih tinggi pada 2027.

Kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 17,6 juta hingga 19,1 juta kunjungan. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,28 miliar perjalanan.

Selain itu, devisa pariwisata ditargetkan mencapai US$25,5 miliar hingga US$28,6 miliar, sedangkan tenaga kerja sektor pariwisata ditargetkan mencapai 27,33 juta orang.

Ia mengatakan program prioritas pariwisata akan difokuskan pada pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, termasuk penyelesaian 10 Destinasi Pariwisata Prioritas serta pengembangan tiga Destinasi Regeneratif.

Namun, di tengah target yang meningkat, Kemenpar menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan.

“Perlu kami sampaikan bahwa pariwisata bukan hanya soal kunjungan, tetapi tentang pergerakan ekonomi. Pariwisata menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, memperkuat daerah, dan membawa devisa bagi negara,” ujarnya.

Widiyanti juga menyoroti belum adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pariwisata.

Baca Juga: Harga BBM Nonsubsidi Tak Bisa Langsung Turun Meski Minyak Dunia Melandai? Ini Penjelasannya

Padahal, menurutnya, dukungan DAK penting untuk memperbaiki amenitas dan memperkuat destinasi wisata di daerah agar program pariwisata dapat berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

Karena itu, Kemenpar mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun pada tahun anggaran 2027.

“Dengan pagu indikatif yang saat ini ditetapkan sebesar Rp1,01 triliun, terdapat kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp1,99 triliun,” kata Widiyanti.

Ia menambahkan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat kelembagaan, mendukung investasi strategis, meningkatkan promosi pariwisata, memperkuat destinasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong penyelenggaraan event berkualitas yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

Menurutnya, dukungan Komisi VII DPR menjadi penting untuk memastikan sektor pariwisata tetap mampu menjaga daya saing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami memandang pemerintah dan DPR memiliki fungsi yang sama penting dalam mengawal pembangunan pariwisata. Di tengah keterbatasan anggaran, kerja bersama menjadi kunci agar pariwisata tetap menjadi mesin pertumbuhan dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.