33 Wilayah Masih Terdampak, Penanganan Karhutla Terus Diperkuat

AKURAT.CO Pemerintah mengutamakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi.

Hal ini dilakukan dengan memperkuat penanganan melalui operasi pemadaman, penegakan hukum, pemantauan titik api, hingga dampak kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Menko Polkam, Djamari Chaniago, menekankan pentingnya menggunakan cara berpikir strategis seperti di medan tempur dalam menangani karhutla.

Serta dari penegakan hukum, pihak kepolisian segera memproses para tersangka yang telah ditetapkan terkait dugaan pelanggaran hukum.

Karhutla yang berulang di lokasi yang sama diminta tidak hanya dipandang sebagai kelalaian. Pemerintah meminta dugaan pelanggaran didalami dan proses hukum dilakukan apabila ditemukan unsur pidana, termasuk terhadap korporasi.

Baca Juga: Menhut Cabut Izin 5 Perusahaan di Kalimantan Terkait Karhutla, Ini Daftarnya

"Sejalan dengan kebijakan tersebut, operasi darat, water bombing dan operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan dengan prioritas pada fire spot aktif, lahan gambut, kawasan permukiman dan bandara, serta lokasi yang sulit dijangkau," jelas Kabiro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Menurut Honi, melalui Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla, Kemenko Polkam terus mengoordinasikan kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait. Agar langkah pencegahan, pemadaman, penegakan hukum, pemulihan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan terpadu, terukur, dan tepat sasaran.

Kabiro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menyampaikan, berdasarkan pemantauan hotspot per 15-21 September 2026 dengan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20, pada 20 September terdapat 1.998 hotspot secara nasional.

Sebanyak 1.843 hotspot atau sekitar 92 persen berada di enam provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Ristianto mengingatkan data hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah titik api atau kejadian karhutla di lapangan.