Pemerintah Pastikan Penonaktifan 5 Pejabat di Lapas Cibinong Sesuai dengan Evaluasi

AKURAT.CO Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Irjen Pol (Purn.) Mashudi, menanggapi penonaktifan lima pejabat struktural di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Dia memastikan rotasi pejabat di lingkungan Pemasyarakatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Sebab, tidak seluruh pegawai dapat dianggap melakukan kesalahan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan pemasyarakatan.

"Ya, kita kan harus pilah-pilih, enggak semuanya pegawai itu salah," kata Mashudi usai RDP bersama Komisi XIII, di Kompleks Parlemen, Senin (28/9/2026).

Baca Juga: Komisi II DPR Panggil Ombudsman, Bahas Polemik Lapas Cibinong

Namun, dia belum dapat memastikan untuk melakukan rotasi massal dalam waktu dekat ini. Menurutnya, rotasi merupakan salah satu bagian dari evaluasi terhadap jabatan. Namun, pelaksanaannya akan mempertimbangkan kesalahan yang dilakukan masing-masing pejabat atau pegawai.

"Ya pasti. Rotasi yang kita sampaikan apa yang menjadikan pertanyaan tadi dari Komisi XIII, kita akan rotasi yang ada kita akan rotasi. Nanti sesuai dengan yang kesalahan. Kalau kita enggak salah, ya kasihan pegawai," ujarnya.

Mashudi juga menanggapi adanya tuntutan dari Komisi XIII DPR RI, terkait evaluasi terhadap dirinya sebagai pimpinan tertinggi di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan dengan melihat perkembangan dan langkah penertiban yang telah dijalankan.

Baca Juga: Tak Terdaftar Aset Negara, Pemerintah Bakal Bongkar 13 Rumah Dinas di Lapas Cibinong

Salah satunya pemindahan narapidana ke Nusakambangan, serta penertiban penggunaan telepon seluler dan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan.

"Yang pasti kita lihat ya kan perkembangannya, ada berapa kita sudah melakukan pemindahan ya ke Nusa Kambangan, sudah berapa. Kita sudah menertibkan semuanya HP, narkoba. Kita yang bandar besar, kita akan pindahkan semuanya seperti itu, ya kan," jelasnya.

Dia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk membenahi sistem pemasyarakatan agar dapat diterima masyarakat. "Hal itu yang kita lakukan supaya bagaimana pemasyarakatan ke depan ini ya kan bisa diterima oleh masyarakat. Kita kepingin memanusiakan manusia. Itu salah satunya," tegas dia.