PR Besar Maruli Simanjuntak, Sengketa Wilayah Perbatasan hingga Kesejahteraan Daerah Tertinggal

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melaksanakan serah terima jabatan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kepada Maruli Simanjuntak, di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Tito menitipkan sejumlah pekerjaan rumah kepada Maruli Simanjuntak, mulai dari pengelolaan pos lintas batas negara, penyelesaian sengketa wilayah dengan Malaysia dan Timor Leste, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

Dia berharap, pengalaman Maruli sebagai Wakil Panglima TNI dapat memperkuat kinerja lembaga yang kini mendapat tambahan tanggung jawab mengurus daerah tertinggal.

Baca Juga: Maruli Blak-blakan soal Jabatan Barunya di BNPP: Masih Perlu Banyak Belajar

Salah satu tugas utama BNPPDT adalah menjaga dan mengoordinasikan kawasan perbatasan, baik darat maupun laut. Selain itu, badan tersebut bertanggung jawab mengelola pos lintas batas negara yang tersebar di sejumlah wilayah.

Dari total 15 pos lintas batas yang disebutkannya, 12 telah aktif. Sementara itu, tiga pos lainnya disebut telah siap diresmikan tetapi belum terealisasi, sedangkan pembangunan delapan pos lainnya masih diajukan.

"12 sudah aktif, 3 berupa counterpart-nya dan 3 lagi sudah siap diresmikan belum terealisasi, dan 8 lagi sedang diajukan pembangunannya totalnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).

Persoalan lain yang perlu ditangani adalah sengketa di sejumlah segmen perbatasan dengan negara tetangga. Dia secara khusus menyinggung persoalan perbatasan dengan Malaysia, termasuk Pulau Sebatik yang wilayahnya terbagi antara Indonesia dan Malaysia, serta kawasan Oecusse yang berkaitan dengan perbatasan Timor Leste.

Baca Juga: Tito Akui Kurang Fokus, Maruli Simanjuntak Kini Pimpin BNPP

Di luar persoalan keamanan dan batas wilayah, dia menekankan pentingnya pembangunan kawasan perbatasan agar masyarakat setempat memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Peningkatan kesejahteraan juga berkaitan dengan penguatan nasionalisme masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.

"Terakhirlah untuk mengembangkan daerah perbatasan agar ada keadilan, rakyat di sana juga lebih sejahtera," imbuhnya.

Tito meyakini, pengalaman Maruli di lingkungan TNI dapat membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas BNPPDT. Dia berharap badan tersebut tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi perbatasan, tetapi juga mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.