AKURAT.CO Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk mengubah atau tidak format debat Pilpres 2024, yang sudah tiga kali terselenggara. Mahfud menyatakan hal inj menyikapi usulan Presiden Jokowi yang meminta perubahan format debat.
Mahfud sepakat format debat harus digelar lebih baik dari rangkaian-rangkaian sebelumnya. Dia malah menganggap gelaran yang telah terselenggara sudah berjalan baik.
“Ya memang harus lebih baik. Semakin lama semakin baik," kata Mahfud, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Baca Juga: Jokowi Keluhkan Format Debat Pilpres, Imin Kembali Ingatkan Jaga Netralitas
Mahfud menyerahkan kepada KPU apakah format perlu diubah atau dipertahankan. “Terserah KPU, saya manut saja,” ujarnya.
Presiden Jokowi menilai gelaran debat Pilpres 2024 tidak substantif karena banyak diselingi serangan personal masing-masing kandidat. Jokowi mengusulkan format debat diubah agar lebih menonjolkan program dan visi-misi para kontestan.
"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa asal kebijakan, asal policy, asal visi, nggak apa," kata Jokowi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








