Prabowo Rangkul Lawan Politik Berpotensi Rugikan Koalisi

Paskalis Rubedanto | 28 April 2024, 11:47 WIB

AKURAT.CO Strategi Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, dalam merangkul partai lawan politiknya dinilai bukan hal yang baru.

Menurut pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, di Indonesia terutama pascareformasi, format koalisi partai dalam penyusunan kabinet lebih menggunakan pendekatan merangkul lawan politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan.

"Pemenang pilpres tidak mengambil semua posisi (the winner take all) dalam pemerintahan. Maka wacana bergabungnya partai Nasdem, PKB dan partai lainnya yang kalah dalam pilpres bukan hal baru," katanya saat dihubungi Akurat.co, Minggu (28/4/2024).

Ia menambahkan, langkah politik merangkul seperti itu dilakukan untuk mengatasi problematika presidensialisme di tengah sistem multi partai.

"Persoalan kerap muncul ketika terjadi fragmentasi dan polarisasi yang tinggi, sehingga berdampak pada sikap politik di parlemen yang dapat mengganggu relasi lembaga eksekutif dengan legislatif. Karenanya, atas dasar itulah siapapun pemenang pilpres cenderung mengambil langkah politik kompromis dengan merangkul lawan politik untuk menghindari deadlock," jelas Karyono.

Kendati demikian, menurutnya, sistem itu bisa merugikan koalisi Prabowo sebelumnya, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, PSI, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Berkarya, PRIMA dan PBB.

Sebab, saat Prabowo merangkul partai-partai di luar koalisi pilpres, maka akan ada jatah menteri atau jabatan yang berkurang untuk mereka.

"Sistem ini di satu sisi menciptakan stabilitas pemerintahan, tetapi di sisi lain kabinet pemerintahan yang dibentuk dari hasil kompromi ini dampaknya tidak sekadar membuat partai koalisi pengusung paslon presiden terpilih merasa rugi, tetapi lebih dari itu menimbulkan proses check and balance tidak berjalan maksimal," bebernya.

"Karenanya, perlu ada partai di luar pemerintahan yang berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar ada check and balance meminimalisasi terjadinya penyimpangan kekuasaan (abuse of power)," pungkas Karyono.