Megawati: Aparatur Negara Harus Netral dalam Pilkada Serentak 2024

AKURAT.CO Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menyerukan kepada seluruh aparatur negara untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024.

Pesan ini disampaikan melalui video yang ditayangkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Kita semua adalah rakyat yang memiliki hak yang sama dalam menjaga demokrasi," tegas Megawati.

Baca Juga: Sektor Gas Bumi Berpotensi Besar Dorong Kemajuan Perekonomian Masyarakat

Megawati juga mengingatkan pentingnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sanksi bagi aparatur negara yang melanggar netralitas dalam Pilkada.

"Itulah makna keputusan MK No. 136/PUU-22 Tahun 2024 melalui revisi Pasal 188 Undang-Undang No. 1 Tahun 2018," jelasnya.

Dalam video tersebut, Megawati menunjukkan sebuah dokumen berjudul "Pidana Menanti Alat Negara Berpihak dalam Pilkada," yang menegaskan ancaman pidana bagi aparatur yang melanggar aturan netralitas.

"Dalam dokumen ini tertulis bahwa setiap pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa, atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 71 dapat dipidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan. Selain itu, denda yang dikenakan berkisar antara Rp600 ribu hingga Rp6 juta," ungkapnya.

Baca Juga: Pramono Anung Beri Sinyal Akan Ada Kejutan dari Anies Baswedan untuk Warga Jakarta

Megawati meminta masyarakat untuk tidak takut menghadapi berbagai bentuk intimidasi selama proses Pilkada. Ia juga mengecam praktik politik uang yang kerap mencederai proses demokrasi.

"Siapapun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Saya mendengar laporan bahwa ada institusi negara yang tidak netral, memaksakan pasangan calon tertentu melalui intimidasi, iming-iming sembako gratis, bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari money politics yang harus kita lawan," tegasnya.

Megawati menekankan bahwa keberhasilan Pilkada Serentak 2024 akan sangat bergantung pada sikap netral aparatur negara dan partisipasi aktif masyarakat.

"Pilkada adalah ajang demokrasi, bukan ladang untuk memperkaya diri atau merusak tatanan bangsa. Mari kita jaga bersama integritas proses ini," tutupnya.