Bukan Dipilih DPRD, Pilkada Bisa Lebih Hemat Jika Mahar Politik Dihilangkan

AKURAT.CO Pengamat politik, Adi Prayitno, turut mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa perlunya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah karena dianggap terlalu mahal.

Adi mengaku, sepakat bahwa pelaksanaan pilkada perlu dievaluasi karena memang banyak kekurangan yang terlihat dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Namun, dia tak sepakat jika kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD. Menurutnya, itu bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini.

Baca Juga: DPD RI Ikut Suarakan Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD

"Bahwa pillkada mesti dievalusi itu wajib. Bahwa pilkada brutal dan kasar memang layak dikoreksi. Tapi mengembalikan pilkada ke DPRD bukan satu-satunya solusi," kata Adi melalui instagram pribadinya @adiprayitno.official, Sabtu (14/12/2024).

Salah satu cara untuk menghemat biaya Pilkada, yaitu dengan menghilangkan mahar politik maupun praktik politik uang dan sembako. Sebab, praktik-praktik semacam ini masih kerap terjadi di lapangan baik secara diam-diam maupun terang-terangan.

"Solusinya begini. Tetap pilkada langsung, tapi haramkam mahar politik. Haramkan politik uang, sembako, dan logistik lainnya," ucapnya.

Di sisi lain, dia juga menilai agar lembaga penyelenggara pemilu dibentuk sebagai lembaga ad hoc dan diberi anggaran yang tidak terlalu besar.

"KPU ad hoc saja dibentuk tiap lima tahun jelang pemilihan. Kasih anggaran minimalis. Toh kotak suaranya pakai kardus ini. Fasilitas komisioner kelas biasa saja. Siapa yang bisa eksekusi begini? Jawabannya adalah elit," ungkapnya.