Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Harus Diiringi Perbaikan Kinerja Anggota DPRD

AKURAT.CO Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD harus diimbangin dengan adanya perbaikan peran DPRD. Sehingga, hasil pemilihan akan lebih partisipatif dan berorientasi pada integritas calon pemimpin.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI dan Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, mengatakan wacana ini tidak boleh mengulang pola lama seperti di awal reformasi. DPRD yang dilibatkan harus merupakan DPRD yang telah diperbaiki melalui sejumlah catatan penting, salah satunya dengan menghadirkan peran masyarakat sipil.

"Peran masyarakat harus dihadirkan melalui tokoh-tokoh civil society sebagai panelis, sehingga masyarakat tidak lagi 'diveto' atau dikompromikan oleh elite," kata Prof Siti Zuhro dalam Talk Show Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024 bersama Bawaslu RI di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Jawa Barat, Senin (22/12/2025).

Baca Juga: Rapimnas Golkar Hasilkan Rekomendasi Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tekankan Partisipasi Publik dan Demokrasi Berkualitas

Dia menjelaskan, calon kepala daerah seharusnya berasal dari konvensi partai politik yang terbuka, kemudian mengikuti proses fit and proper test oleh panitia seleksi independen dengan kriteria yang jelas. Hasil seleksi itu baru diserahkan kepada DPRD untuk ditetapkan.

Dengan mekanisme tersebut, partisipasi publik tetap terjaga dan tidak terpinggirkan. Masyarakat tetap hadir melalui representasi tokoh-tokohnya dalam proses seleksi kepemimpinan daerah.

Menurutnya, reformasi mekanisme pilkada harus mengedepankan integritas dan kualitas calon pemimpin, bukan sekadar popularitas atau elektabilitas. "Bukan soal angka-angka, tetapi integritas dan kapasitas," tegasnya. 

Selama ini pilkada langsung memang tampak partisipatif, namun dalam praktiknya masyarakat sering kali hanya dihadapkan pada pilihan yang telah ditentukan oleh elite politik. Kondisi itu diperparah dengan maraknya praktik politik uang atau vote buying.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Titipan Presiden

Dampaknya, kasus korupsi kepala daerah terus berulang. Siti menyoroti tingginya jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang terjadi sebagai indikasi lemahnya penegakan hukum dan keadilan. "Ini tidak normal bagi sebuah negara hukum," ujarnya.

Menurut dia, pilkada seharusnya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan daerah. Namun realitas yang terjadi justru menunjukkan siklus korupsi yang berulang dan menggerus etika serta moral politik.

"Mekanisme pilkada melalui DPRD yang telah diperbaiki dapat melahirkan pemimpin daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab," pungkasnya.