Rapimnas Golkar Hasilkan Rekomendasi Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tekankan Partisipasi Publik dan Demokrasi Berkualitas

AKURAT.CO Partai Golkar mengusulkan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan mendorong agar dilakukan melalui DPRD.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, usulan tersebut disampaikan sebagai bagian upaya memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan tetap menempatkan keterlibatan publik sebagai elemen utama dalam proses demokrasi di daerah.

Baca Juga: Marak OTT KPK, Bahlil Instruksikan Kader Golkar di Eksekutif dan Legislatif Taat Hukum

"Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," katanya, melalui keterangan resmi, Minggu (21/12/2025).

Selain isu pilkada, Golkar juga memberikan perhatian pada penyelenggaraan pemilu nasional.

Bahlil menyampaikan, partainya merekomendasikan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan menitikberatkan perbaikan pada aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara pemilu, serta tata kelola pemilu secara keseluruhan.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan proses pemilu berjalan jujur, adil dan berintegritas.

Baca Juga: Bahlil Perintahkan Musda Golkar Digelar di Daerah, Tolak Intervensi DPP

Di sisi lain, Golkar juga menekankan pentingnya penguatan peran masyarakat sipil dan masyarakat algoritma dalam demokrasi Indonesia.

Kedua elemen itu dinilai memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara negara dan warga, sekaligus memperluas ruang partisipasi politik yang lebih bermakna.

Bahlil menambahkan, penguatan peran masyarakat sipil dan ruang digital diarahkan untuk mendorong terciptanya ekosistem demokrasi yang sehat, berkualitas dan bertanggung jawab.

"Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas dan bertanggung jawab," kata Menteri ESDM tersebut.

Baca Juga: Bahlil Tegaskan Golkar Bukan Milik Pribadi, Keluarga, atau Kelompok Bisnis: Partai Harus untuk Negara dan Rakyat