Dasco Bantah Amnesti untuk Hasto Berkaitan dengan Dukungan PDIP ke Pemerintah

AKURAT.CO Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan pernyataan dukungan PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya pikir tidak ada kaitannya," ujar Dasco saat ditanya apakah isu amnesti untuk Hasto memiliki kaitan dengan sinyal dukungan PDIP ke pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Dia menjelaskan, sikap mendukung program pemerintah sudah disampaikan PDIP jauh sebelum pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDIP di Bali pada akhir pekan lalu.

Baca Juga: PCO: Abolisi dan Amnesti Oleh Presiden untuk Memperkuat Persatuan Bangsa

"Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDIP," jelas Dasco.

"Dan kemudian PDIP juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas," sambungnya.

Dengan demikian, komitmen PDIP untuk tetap memberikan dukungan kritis merupakan bagian dari sikap politik yang konsisten, bukan bagian dari transaksi atau kompensasi politik.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menegaskan partainya tidak berada dalam posisi sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal itu dia sampaikan dalam pidato politiknya saat menutup Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Nusa Dua Bali Convention Center, Sabtu (2/8/2025).

Baca Juga: Amnesti untuk Hasto Diapresiasi, Hardiyanto Kenneth: Wujud Kenegarawanan Presiden Prabowo

"Saya menegaskan satu hal, yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa ini saya ulangi untuk kamu mesti ingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," kata Megawati.

Menurutnya, sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal pembelahan politik secara kaku, seperti oposisi dan koalisi sebagaimana dalam sistem parlementer. 

Karena itu, PDIP memilih untuk berdiri sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi maupun sekadar mitra kekuasaan. "Oleh karena itu, PDIP tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.