Presiden Prabowo Sebut Aspirasi Damai Akan Didengar, Aksi Anarkis Ditindak Tegas

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan penyampaian aspirasi rakyat.

Namun, ia memberi peringatan keras bahwa segala bentuk anarkisme, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan tidak bisa ditolerir.

“Aspirasi murni harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dilindungi. Tetapi jika ada perusakan, penjarahan rumah-rumah, atau tindakan makar, aparat wajib bertindak tegas sesuai hukum,” kata Prabowo dalam pernyataan resminya, Minggu (31/8/2025).

Ia menegaskan, TNI dan Polri diperintahkan menjaga masyarakat, melindungi fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, sekaligus menindak segala bentuk pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak seluruh rakyat menjaga persatuan nasional dan tidak mudah terprovokasi.

“Indonesia berada di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita diadu domba. Mari suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, menjarah, atau membuat kerusuhan,” serunya.

Presiden juga mengingatkan agar rakyat tetap percaya kepada pemerintah. “Kami bertekad memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo: Ada Gejala Mengarah Makar dan Terorisme

Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi besar-besaran yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir.

Kebijakan tersebut dinilai publik tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat yang masih menghadapi tingginya biaya hidup.

Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online, turun ke jalan untuk menolak kebijakan tersebut.

Massa menilai kenaikan tunjangan hanya akan menambah jarak antara wakil rakyat dengan masyarakat yang mereka wakili.

Gelombang protes semakin meluas setelah insiden tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21), yang tewas dalam aksi demonstrasi di Jakarta akibat terlindas kendaraan taktis Brimob.

Peristiwa ini menyulut duka mendalam sekaligus kemarahan publik, sehingga menambah tekanan terhadap pemerintah dan DPR.

Sejumlah fraksi DPR akhirnya merespons dengan menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi fasilitas dan tunjangan dewan.

Presiden Prabowo Subianto kemudian menegaskan pencabutan tunjangan DPR serta penghentian kunjungan kerja luar negeri sebagai langkah konkret untuk meredakan keresahan rakyat.

Baca Juga: Demokrasi Bisa Mati Jika Polri Gagal Humanis