Peneliti BRIN: Perbaikan Sistem Pemilu Perlu Berorientasi pada Penguatan Demokrasi

AKURAT.CO Wacana perubahan sistem politik dan pemilu yang digulirkan Partai Golkar mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Meski demikian, masyarakat hanya akan mendukung perubahan jika benar-benar bertujuan memperkuat demokrasi.

"Publik akan setuju dan mendukung jika dalam penyempurnaan sistem pemilu tersebut dalam rangka memperkuat demokrasi dan akuntabilitas pada pemegang kedaulatan rakyat," ujar Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (14/2/2026).

Namun dia mengingatkan, perubahan besar dalam sistem pemilu bisa memicu kekecewaan apabila justru mengurangi kedaulatan rakyat.

Baca Juga: Koalisi Permanen Sulit Terwujud, Politik Indonesia Berbasis Pragmatis

"Tapi jika perubahan besar tersebut dalam konteks untuk memotong kedaulatan rakyat, membelokkan demokrasi langsung menjadi tidak langsung, demi kepentingan dan keberlangsungan elit dan oligarki, tentu akan mengecewakan publik," tegasnya.

Romli berharap, revisi atau opsi sistem baru yang diwacanakan tidak menyimpang dari prinsip dasar demokrasi. Dia bahkan menyinggung slogan partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya berharap tidak seperti itu, karena slogan dan tagline Golkar yaitu suara rakyat, suara Golkar," katanya.

Dalam konteks politik saat ini, dia mengakui sistem pemilu Indonesia memang masih menyisakan problematika. Perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup belum sepenuhnya selesai, meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

"Memang masih terjadi perdebatan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. MK memutuskan sistem proporsional terbuka," jelasnya.

Dalam praktiknya, sistem proporsional terbuka memiliki sejumlah tantangan, seperti maraknya politik uang dan persaingan antarcaleg dalam satu partai.

Baca Juga: Golkar Siapkan Opsi Pembenahan Sistem Politik dan Pemilu Nasional

"Dalam sistem ini ada problematik terkait money politic dan persaingan antarcaleg, serta penegakan hukum yang masih lemah. Faktor figur, bukan partai, yang menentukan elektabilitas" ujarnya.

Karena itu, wacana perbaikan sistem pemilu seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, bukan semata-mata menjadi instrumen konfigurasi kekuatan politik menjelang 2029.

Sebelumnya, Partai Golkar telah menyiapkan berbagai opsi perbaikan sistem politik dan sistem pemilu nasional. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, dalam forum perayaan HUT Fraksi Partai Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Dia menegaskan, Golkar sudah menyerahkan analisis lengkap terkait pembenahan sistem politik, meski tidak seluruhnya bisa dibuka ke publik.

"Kami tidak bisa bicarakan ini secara terbuka, tetapi semua opsi yang diperlukan sudah kami siapkan," ujarnya, Jumat (13/2/2026.

Dia menjelaskan, Golkar menyiapkan dua skenario besar. Pertama, melakukan penyempurnaan terhadap sistem pemilu yang berlaku saat ini. Kedua, menyiapkan alternatif sistem baru jika dinilai diperlukan perubahan yang lebih mendasar.

Menurutnya, perbaikan berbasis sistem yang ada sudah dirumuskan secara detail. Namun jika koalisi menghendaki opsi lain, Golkar juga telah menyiapkan berbagai alternatif.