Realpolitik di Indonesia: Antara Pragmatisme Kekuasaan dan Tantangan Demokrasi

AKURAT.CO Realpolitik di Indonesia merujuk pada praktik politik yang mengedepankan kepentingan praktis, kekuasaan, serta keuntungan strategis dibandingkan idealisme dan nilai moral.
Pendekatan ini kerap tercermin dalam berbagai kebijakan dan keputusan politik yang dinilai mengesampingkan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) demi menjaga stabilitas kekuasaan serta kepentingan kelompok tertentu.
Secara umum, realpolitik dipahami sebagai pendekatan politik yang menitikberatkan pada kekuatan dan kepentingan nyata, bukan pada prinsip etika atau idealisme.
Dalam konteks Indonesia, realpolitik terlihat dari cara elite politik dan pemerintah menjalankan kekuasaan secara pragmatis, termasuk melalui kompromi politik dan pengambilan kebijakan yang tidak selalu sejalan dengan aspirasi publik atau nilai-nilai demokrasi.
Indikasi Praktik Realpolitik di Indonesia
Sejumlah pengamat menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo menerapkan pendekatan realpolitik, antara lain melalui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang dinilai berlangsung cepat dengan partisipasi publik yang terbatas.
Selain itu, penguatan peran aparat negara dan kebijakan yang dinilai membatasi kebebasan berekspresi juga kerap dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas politik.
Baca Juga: Cara Mencuci Gamis Sifon agar Tetap Awet dan Tidak Mengkerut
Fenomena politik oligarki juga disebut sebagai bagian dari realpolitik di Indonesia.
Koalisi dan kedekatan antara tokoh-tokoh politik utama seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan Megawati Soekarnoputri dipandang mencerminkan pembagian kekuasaan di kalangan elite demi menjaga keseimbangan politik, meskipun dinilai berpotensi mengurangi kompetisi demokratis yang sehat.
Di sisi lain, praktik-praktik yang menggunakan isu sektarian atau narasi pembangunan sebagai legitimasi kebijakan juga kerap dikaitkan dengan realpolitik.
Dalam kondisi tersebut, kepentingan penguasa dinilai lebih diutamakan dibandingkan perlindungan hak-hak kelompok minoritas dan penguatan prinsip demokrasi.
Dampak terhadap Demokrasi
Penerapan realpolitik di Indonesia menandai pergeseran dari idealisme demokrasi menuju pragmatisme kekuasaan.
Penguatan peran elite politik, pembatasan ruang kebebasan sipil, serta mekanisme politik yang cenderung eksklusif menjadi tantangan serius bagi perkembangan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.
Kondisi ini mendorong perlunya pengawasan publik dan penguatan institusi demokrasi agar praktik politik tetap berada dalam koridor konstitusi serta menghormati hak-hak warga negara.
Laporan: Aqila Shafiqa Aryaputri/magang
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









