Bentuk dan Penyebab Terjadinya Konflik di Tubuh Partai Politik Setelah Era Reformasi

AKURAT.CO Partai politik adalah sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui sistem demokrasi terutama pada saat pemilu.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan politik di Indonesia.

Dalam sebuah organisasi tidak akan lepas yang namanya dari konflik, konflik ini akan muncul jika adanya perbedaan pendapat dan pandangan.

Ini merupakan tantangan yang harus di jawab agar konflik memberikan perkembangan dan kemajuan bagi suatu organisasi.

Konflik partai di Indonesia telah terjadi sejak Soekarno menjadi presiden hingga sesudah era Reformasi.

Semua ini dipertontonkan kepada masyarakat seakan menunjukkan siapa yang paling benar dan siapa yang paling berkuasa.

Kenapa konflik dalam partai politik sering terjad? Simak penjelasan berikut ini.

Latar Belakang Konflik Partai pada Era Reformasi

Setelah runtuhnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998, sistem demokrasi dibuka dengan amandemen UUD 1945, hal ini mengakibatkan adanya keterbatasan terhadap kekuasaan presiden.

kebebasan berekspresi mulai di berlakukan, semua orang bisa mengemukakan pendapat mereka serta mendirikan partai politik dibebaskan dengan jumlah yang tidak di batasi.

Dengan harapan partai yang terbentuk dapat memperjuangkan aspirasi, menyelesaikan konflik dan mendukung keterlibatan rakyat dalam dunia politik.

Akan tetapi banyaknya partai politik yang terbentuk ketika melakukan pemilu tidak berbanding lurus dengan fungsi yang di embannya, partai politik yang menjadi aspirasi rakyat tidak dijalankan secara maksimal.

Masyarakat kecewa terhadap partai yang dibentuk, mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat akan tetapi mengedepankan kepentingan partai dan kelompoknya.

Sistem multipartai yang mulai terbentuk ini hanya menimbulkan dan kompetisi di antara utusan partai untuk mendapatkan kursi jabatan publik. Sampai sekarang konflik tersebut tidak berakhir.

Bentuk Konflik di dalam Partai Politik

Konflik Internal Kepemimpinan

Konflik dalam partai sering kali disebabkan terjadi pertentangan di antara pemimpin partai karena perbedaan tujuan, kepentingan, pandangan, pendapat, ataupun ideologi yang di pegang sehingga muncul ketegangan, pertentangan dan akhirnya berpengaruh pada keputusan yang di ambil.

Jika konflik tidak diselesaikan dengan benar, maka kan terjadi polaris internal, dualisme kepemimpinan, pembelotan kade dan terpecah belah. Hal inilah yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap partai, jika konflik ini tidak dapat diselesaikan dan secara terus menerus terjadi maka ini menjadi ancaman nasional.

Perpecahan Ideologi dan Kepemimpinan

Keyakinan yang di pegang akan menghasilkan gagasan yang di yakini benar. Dalam dunia politik, perbedaan ideologi akan menghasilkan pandangan yang berbeda dalam menanggapi suatu permasalahan. Jika lahir fraksi-fraksi baru dalam partai, berkemungkinan terbitlah sebuah partai baru dengan ideologi berbeda dan selaras dengan kepercayaan yang mereka pegang

Dualisme Kepemimpinan

Partai yang memiliki petinggi dengan gagasan yang berbeda akan memperlihatkan sisi dominan serta saling mengklaim siapa yang paling benar. Jika hal ini terjadi maka akan lahir pemimpin baru dari kelompok dengan gagasan yang bertentangan dengan pemimpin partai.

Dualisme kepemimpinan inilah yang akan mengobrak-abrik persatuan dalam partai dan akhirnya menguras kepercayaan masyarakat.

Konflik dalam Penentuan Calon Legislatif/Kepala Daerah

Menjelang diadakannya pemilihan umum satu kali dalam lima tahun, partai akan berbondong bondong mencalonkan wakilnya untuk memperebutkan kursi kekuasaan dan kepentingan politik di antara kader partai.

Mereka berebut kepercayaan yang terguras oleh ketamakan mereka dengan politik praktis untuk memenangkan kompetisi perebutan kekuasaan.

Mereka akan bersaing atas siapa paling ‘layak’ untuk menjadi untuk duduk di kursi jabatan publik.

Setelah mendapatkan banyak kursi, partai yang dominan terpilih akan lebih bersuara untuk kepentingan mereka sendiri tanpa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada masyarakat.

Penyebab Utama Konflik Partai Politik

Ego Kepemimpinan dan Perebutan Kekuasaan

Jika seorang pemimpin partai merasa bahwa dia menjadi pemilik partai politik di Indonesia ia akan menutup kader lain untuk naik ataupun berada di level di atasnya.

Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, pemimpin yang merasa paling berjasa dalam partai merasa layak menjadi pemimpin dan mulai memperebutkan posisi ketua umum untuk mengontrol atas koalisi dan pendanaan partai.

Minim Demokrasi Internal di dalam Partai

Hilangnya demokrasi dalam partai dikarenakan oleh pemimpin yang mulai otoriter. Pemilihan ketua umum mulai dipaksakan menurut penguasa sehingga suara kecil fraksi partai yang berada di daerah tidak didengarkan.

Jika AD/ART mulai di rubah maka berkemungkinan ada hubungannya terhadap suatu kepentingan tertentu sehingga kader partai yang merasa di rugikan akan memberontak dan akhirnya mengadakan kongres tanding.

Intervensi Eksternal

Penyokong dana akan berperan sebagai penjinakan partai politik dari pihak luar, penguasa elit akan mulai memaksakan partai-partai untuk tunduk dengan misi dan kepentingan yang sedang mereka jalankan.

Jika seseorang dalam partai terlalu kritis terhadap suatu kebijakan yang di buat penguasa maka akan di bungkam dengan penjinakan pemimpin partai.

Para penyokong dana berkuasa untuk membiayai program partai. Sehingga jika ada fraksi partai yang sejalan dengan elit penyokong, maka akan di sponsori dana "kudeta" untuk mengganti pemimpin partai yang sudah tidak sejalan.

Persaingan Menjelang Pemilu

Konflik partai akan mulai muncul dan meledek menjelang 1-2 tahun menjelang pemilu, ketua umum partai akan mendongkrak siapa yang akan di calonkan sebagai kepala daerah.

Untuk itu dibutuhkan dana kampanye, sponsorship yang memberikan dana akan membuat fraksi internal tertarik untuk menguasai struktur bendahara dan ketua partai menjelang masa kampanye.

Partai politik merupakan organisasi yang mewadahi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya melalui sistem demokrasi, terutama dalam pemilu.

Keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa politik di Indonesia bersifat partisipatif.

Di Indonesia, konflik partai sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Soekarno hingga era Reformasi, dan sering kali memperlihatkan perebutan kekuasaan serta klaim kebenaran di depan publik.

Laporan: Fikhra Azmi/magang