BEM Bersatu Soroti Keterkaitan Tiyo Ardianto dengan Purnawirawan Jenderal TNI dan Tokoh PDIP dalam Aksi Mahasiswa

AKURAT.CO Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intervensi politik praktis dalam gerakan mahasiswa.

Mereka menilai gerakan mahasiswa harus tetap independen dan berpijak pada kepentingan rakyat, bukan menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6/2026).

Perwakilan BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, mengatakan, pihaknya mencermati sejumlah informasi terkait salah satu penggerak aksi mahasiswa, Tiyo Ardianto, yang merupakan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Rahmat, terdapat sejumlah fakta yang dinilai perlu mendapat perhatian publik, termasuk terkait kendaraan yang digunakan Tiyo saat mengikuti kegiatan aksi serta relasi dengan sejumlah tokoh yang disebut hadir dalam kegiatan yang sama.

"Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan Andi Widjajanto di tengah massa aksi," ujar Rahmat.

Selain itu, Rahmat menyebut Tiyo dijadwalkan hadir dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah tokoh publik, antara lain Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.

Menurutnya, hal tersebut turut memunculkan persepsi mengenai adanya kedekatan dengan kelompok politik tertentu.

Baca Juga: Ogah Hadap Kamera di Sesi Foto Piala Dunia 2026, Marcelo Bielsa: Saya Bukan Model!

"Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, sehingga menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati," katanya.

Meski demikian, BEM Bersatu menegaskan bahwa sikap mereka bukan ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk komitmen menjaga independensi gerakan mahasiswa dari pengaruh politik praktis.

Mereka juga menolak berbagai narasi yang dinilai tidak didasarkan pada data yang utuh dan berpotensi mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang lebih substantif.

"Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan," tegas Rahmat.

Dalam kesempatan tersebut, BEM Bersatu menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak agar gerakan mahasiswa steril dari pendanaan, fasilitas, maupun intervensi politik praktis.

Kedua, mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan catatan adanya perbaikan tata kelola agar lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Ketiga, mendukung penegakan hukum terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu serta mengajak mahasiswa untuk mengawal proses hukum secara kritis dan objektif.

Konferensi pers tersebut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa, di antaranya Ketua BEM Fakultas Hukum UNISIA Wildan Ricky, Ketua BEM FISIP Universitas Nasional Ardi Zulkifly, Ketua BEM Institut Al-Aqidah Ardiansyah, Ketua BEM FEB Universitas Pamulang Alfi, Ketua BEM Hukum UIC Rahmat Djimbula, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi lainnya.

Baca Juga: Gibran: AI Bukan Lagi Teknologi Masa Depan, Kita Harus Menguasainya