Ganjar Soroti Pengelolaan BUMN Di Acara Pengukuhan Guru Besar UGM

AKURAT.CO Calon Presiden Ganjar Pranowo yang diusung oleh koalisi Partai Perindo dan lainnya kembali menyoroti pengawasan dan pengelolaan BUMN saat menghadiri pengukuhan guru besar UGM, Paripurna, di Kampus UGM Yogyakarta.

Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu memberikan tanggapan terhadap pidato ilmiah Paripurna mengenai ketidakoptimalan BUMN karena berbagai alasan.

Ganjar juga mengajukan pertanyaan apakah Badan Usaha Milik Negara menjadi obyek pemeriksaan dari lebih banyak lembaga pemeriksa negara.

"Pidato Profesor Paripurna tentang BUMN ini sangat luar biasa dan menjadi persoalan yang selama ini muncul di benak," kata Ganjar merespon pidato rekan sejawatnya di Keluarga Universitas Gadjah Mada (Kagama) baru-baru ini.

Suami dari Siti Atikoh Supriyanti itu juga menuturkan pertanyaan seputar BUMN terutama berkaitan pengelolaan BUMN terhadap kekayaan negara.

Baca Juga: OJK Sebut Dana Pensium BUMN Yang 'Sakit' Bertambah 7

"Perdebatan yang muncul selama ini adalah ketika Badan Usaha Milik Negaramenerima modal dari negara dan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan, apakah kemudian BUMN jadi punya kewenangan dalam mengelolanya?" tanya Ganjar.

Dalam konteks pengelolaan BUMN, Ganjar menyoroti bahwa kesalahan pengambilan keputusan di tingkat manajemen dapat berujung pada kasus pidana, yang dapat melemahkan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan milik negara.

"Dampaknya tentu proteksi terhadap BUMN bisa bikin kita deg-degan, karena tidak terlalu kuat," sambungnya.

Dengan situasi pengelolaan BUMN yang sangat protektif, Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu membayangkan bagaimana jika konteks tersebut diterapkan di sektor perbankan, di mana banyak bank besar Indonesia berada di bawah naungan BUMN.

"Lalu bagaimana itu kalau di perbankan, misalnya saya kasih kredit, lalu kemudian terjadi kredit macet, ya sudah, ini kan harusnya diselesaikan secara hukum perdata, bukan malah menjadi ranah pidana," tambahnya.

Ganjar menekankan bahwa penyelesaian masalah seperti kredit macet seharusnya menjadi ranah hukum perdata, kecuali terbukti adanya niat jahat seperti pencurian atau korupsi.

Kerugian BUMN Karya

Sebelumnya Calon Presiden Ganjar Pranowo, juga menyoroti masalah tata kelola di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya dan menyatakan keprihatinannya terhadap kurang optimalnya tata kelola yang dapat menimbulkan tekanan keuangan pada negara.

Ia merujuk pada rendahnya Internal Rate of Return (IRR) atau angka balik modal dari pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN Karya.

Ganjar menekankan bahwa BUMN Karya harus mencapai tingkat pengembalian internal yang memadai dari investasi infrastruktur dan tidak boleh sering meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk menutupi kerugian.

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Ganjar Pranowo mengkritik biaya proyek yang tinggi yang seringkali dibutuhkan oleh BUMN Karya. Meskipun seharusnya, jika dikelola dengan baik dan bijak, perusahaan plat merah di bidang konstruksi seharusnya tidak akan mengalami kerugian.

“Ya gimana dong bu, itu tidak governance kok, betul engga pak? Hayo yang sering main di situ siapa saja hayo, yang udah bangkrut berapa BUMN coba? enggak governance kok," ujar Ganjar.

Ganjar menyoroti pentingnya integritas dan tata kelola yang baik dalam mengelola proyek infrastruktur, mengingat kesulitan keuangan dan kebangkrutan beberapa perusahaan BUMN akibat tata kelola yang buruk.

Dia juga menekankan perlunya kebijakan yang bijak dan prudent dalam pengelolaan BUMN untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan proyek infrastruktur.