AHY: Realisasi 5 Program Kementerian ATR Lampaui Target

AKURAT.CO Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dari 10 program prioritas yang diusung oleh pihaknya pada tahun 2023, lima di antaranya melebih target realisasi.

"Ada lima program yang melampaui target, yakni dokumen persetujuan substansi rencana detail tata ruang kabupaten/kota 116,98 persen, peta tematik pertanahan dan ruang 143,29 persen, peta bidang tanah PTSL 101 persen, data dan informasi P4T 100,16 persen, dan penanganan sengketa 120,32 persen," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, selain lima program prioritas yang melampaui target, tiga program lainnya sudah terealisasi sesuai dengan rencana yakni reformasi akses, peta zona nilai tanah, serta data tanah ulayat. Sementara untuk dua program yang belum memenuhi target yaitu surat keterangan redistribusi tanah, serta sertifikat hak atas tanah yang masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Baca Juga: AHY Ingatkan Penyelesaian Lahan ke Wakil Kepala OIKN

Secara keseluruhan pagu anggaran yang diterima pihaknya yakni sebesar Rp8,07 triliun, angka itu sudah terealisasi sebanyak 97,56%, serta dari anggaran itu lembaga yang dipimpinnya bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,05 triliun yang awalnya hanya Rp2,50 triliun.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada tahun anggaran 2024, sesuai dengan arahan Presiden, pihaknya berfokus pada penerapan sertifikat tanah elektronik supaya lebih masif, merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 18/2021 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Dalam Mendukung Pelaksanaan Carbon Trading, serta pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program PTSL.

"Sebagai implementasi dari arahan presiden terkait PTSL, saat ini Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 113,3 juta bidang tanah, dan 91,7 juta bidang tanah di antaranya sudah bersertifikat atau mencapai 94,4 persen dari target 120 juta bidang tanah," katanya.

Sebelumnya AHY mengajukan anggaran untuk lembaga yang dipimpinnya pada tahun 2025 hingga mencapai Rp14 triliun. "Kami awalnya mungkin sungkan menyampaikan keterbatasan anggaran ini, sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun, sehingga kami jadi sungkan ketika tau pagu indikatifnya Rp6,4 triliun," kata dia.