Pemerintah Kebut RUU Sistranas Demi Integrasi Transportasi Multimoda RI

Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan berbagai moda transportasi, mulai dari darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.

 

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, RUU Sistranas dirancang untuk mengintegrasikan beragam peraturan yang selama ini mengatur transportasi secara sektoral. 

 

Menurutnya, pengelolaan transportasi yang terpisah-pisah menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

 

“Intinya adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai perundang-undangan dan peraturan yang berurusan dengan pengaturan transportasi multimoda di Indonesia,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12/2025). 

 

 

AHY menjelaskan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang menuntut konektivitas antarmoda berjalan secara optimal. Transportasi darat, laut, udara, dan kereta api harus saling terhubung agar mobilitas barang dan orang menjadi lebih efisien serta merata di seluruh wilayah.

 

AHY menilai, keberadaan payung hukum yang kuat sangat dibutuhkan agar integrasi antarmoda tidak hanya bersifat konsep, tetapi dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan. 

 

Dengan demikian, pelayanan transportasi nasional dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

 

Dalam kesempatan yang sama, AHY menegaskan bahwa penguatan sistem transportasi nasional menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan. 

 

Fokus utama pemerintah adalah meningkatkan konektivitas nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

 

“Presiden menyampaikan sejumlah direktif, dan secara khusus terkait dengan konektivitas di sektor transportasi nasional yang diharapkan bisa semakin maju empat atau lima tahun ke depan,” kata AHY.

 

Saat ini, sistem transportasi Indonesia masih menghadapi berbagai kendala akibat pengelolaan yang bersifat parsial. Setiap moda transportasi cenderung diatur secara terpisah, sehingga koordinasi antarsektor belum berjalan optimal dan kerap menimbulkan inefisiensi.

 

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen segera merampungkan RUU Sistranas. Regulasi ini diharapkan menjadi fondasi hukum yang mampu menyatukan kebijakan perkeretaapian, kelautan, penerbangan, hingga transportasi darat dalam satu kerangka sistem nasional.

 

AHY juga menekankan bahwa pembangunan sistem transportasi terintegrasi tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas, tetapi juga memiliki efek domino terhadap daya saing ekonomi nasional. Transportasi yang efisien dinilai dapat menekan biaya logistik dan meningkatkan produktivitas.

 

Menurut AHY, hal ini sejalan dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) untuk periode 2020–2030 berdasarkan GDP Purchasing Power Parity (PPP) adjusted. IMF memproyeksikan Indonesia memiliki peluang besar untuk masuk dalam jajaran ekonomi terbesar dunia.

 

“Jika Indonesia mampu meningkatkan kualitas sistem transportasinya secara signifikan, maka peluang untuk menempati posisi sebagai ekonomi terbesar ke-7 di dunia akan semakin terbuka,” ujarnya.

 

Dengan adanya RUU Sistranas, pemerintah berharap pembangunan transportasi nasional dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.