Misbakhun Sebut PP 28 Tahun 2024 Sama dengan FCTC, Ganggu Kepentingan Nasional

Menurutnya, aturan tersebut dapat menganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang jika dibiarkan dapat mengganggu kepentingan nasional.

 

Lebih lanjut Misbakhun menilai hadirnya PP 28/2024 mengenai IHT sama saja pemerintah ingin menjadi pelaksana dari FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang dinilai dapat menganggu kepentingan nasional Indonesia. 

 

 

"Framework Convention on Tabacco Control sendiri ialah kerangka kerja sama berbagai negara untuk pengendalian tembakau. Nah, kalau kita lihat seksama, semua konsepnya sama. Saya sampai sekarang melarang FCTC diterapkan di Indonesia,” ucapnya pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Senin (9/9/2024). 

 

Seperti yang kita ketahui, tambahnya, FCTC yang disusun oleh Organisasi Kesehatan Dunia terdiri dari beberapa komponen dalam mengendalikan penggunaan tembakau, seperti pelarangan total iklan dan promosi produk tembakau, pengenaan pajak yang tinggi pada produk tembakau, hingga pelarangan merokok di tempat umum.

 

"Sekarang saya tanya, ini semuakan sudah dilakukan oleh pemerintah, dari umur perokok yang dulunya 18 keatas diubah menjadi 21 tahun keatas, kemudian pengenaan cukai/pajak bukannya sudah diterapkan? Lalu dari sekian banyak yang sudah diterapkan tersebut, adakah pemerintah memberikan suatu kebijakan yang mampu memajukan industri rokok, dari yang kecil seperti petani rokoknya hingga ke sektor industri-industrinya? Masa depan sektor IHT kita yang menjadi kepentingan nasional itu mau dibawa ke mana? " ujarnya.