Pengecer Diminta Jadi Penyalur Resmi Jika Masih Ingin Jual LPG 3 Kg

"Jadi, yang pengecer, itu justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dulu," uajr Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025). 

 

Dijelaskan Yuliot, pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi LPG ke sistem Online Single Submission (OSS). 

 

 

Nantinya, para pengecer tersebut akan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB). Pasalnya, NIB merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha dan diterbitkan melalui Lembaga OSS. 

 

"Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam sistem OSS. Nah itu kan juga sudah terintegrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri," terang Yuliot. 

 

Dengan demikian, lanjutnya, nantinya tidak ada lagi pengecer. Sebab, distribusi akhir gas melon ini ada di pangkalan sebelum akhirnya ke konsumen. 

 

"Jadi, satu mata rantai, pengecer itu kan sudah tidak ada lagi. Jadi distribusi itu akan tercatat secara keseluruhan," imbuhnya.

 

Yuliot menyebutkan, meskipun kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Februari 2025, pemerintah masih akan memberikan masa transisi selama satu bulan bagi pengecer. 

 

Adapun dalam masa transisi, pengecer diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai agen atau pangkalan resmi LPG. 

 

"Kalau ini mereka jadi pangkalan itu kan justru mata rantai untuk ini lebih pendek. Jadi kan ada satu layer tambahan, jadi itu yang kita hindari," urainya.

 

Yuliot berharap, dengan dilakukan penataan ini maka penyaluran LPG 3 Kg bisa lebih tepat sasaran. Sehingga nantinya, harga LPG ini dapat sesuai dengan yang ditetapkan. 

 

"Ini kan lagi menata bagaimana agar harga yang diterima oleh masyarakat, bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah," tukas Yuliot.