Mufti Anam: Jika Tak Ada Perbaikan, Garuda Lebih Baik Dibubarkan

AKURAT.CO Kritik tajam kembali diarahkan kepada manajemen PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA).

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menilai kinerja maskapai pelat merah tersebut masih jauh dari harapan meski telah mendapat dukungan dana jumbo dari pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama jajaran direksi Garuda Indonesia pada Senin (22/9/2025), Mufti menegaskan manajemen harus menunjukkan tanggung jawab nyata terhadap target bisnis yang disampaikan kepada parlemen.

Dirinya meminta adanya peta jalan (roadmap) yang jelas terkait pangsa pasar Garuda dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Juga: Komisi VI Minta Danantara Kelola Dividen Secara Transparan dan Akuntabel

“Kami minta roadmap yang jelas. Tahun 2026 berapa persen pangsa pasar, tahun 2027 berapa persen. Kalau tidak tercapai, direksi sanggup tidak untuk mundur?” ujarnya.

Mufti mengingatkan bahwa Garuda sudah mendapat kucuran dana sebesar Rp6,65 triliun dari pemerintah. Namun, perbaikan kinerja baik dari sisi keuangan maupun layanan belum menunjukkan hasil signifikan.

“Garuda masih jadi beban bagi negara. Dengan dana sebesar itu, seharusnya sudah ada perubahan nyata, tapi nyatanya belum terlihat,” kata dia.

Mufti bahkan menyinggung insiden penerbangan GA313 rute Surabaya–Jakarta yang terpaksa kembali ke bandara asal akibat masalah mesin. Kejadian tersebut, menurutnya, memperlihatkan masih lemahnya kualitas layanan Garuda.

Baca Juga: Komisi VI Desak Audit BBM, Soroti Kelangkaan hingga Dugaan Oplosan

Dari data yang dipaparkan direksi, trafik penumpang Garuda memang mengalami kenaikan dari 11,4 juta pada 2023 menjadi 12,2 juta pada 2024. Namun, pangsa pasar maskapai justru mengalami penurunan dari 11,6% menjadi 11,2%.

Mufti menilai penurunan tersebut cukup memprihatinkan mengingat industri penerbangan nasional justru tumbuh lebih cepat. “Ini artinya pertumbuhan Garuda tertinggal dibandingkan industri,” tegasnya.

Tak hanya soal pangsa pasar, Mufti juga menyoroti kondisi armada Garuda. Dari total 78 pesawat, hanya 58 unit yang layak beroperasi. Artinya, sekitar 26% armada tidak bisa digunakan.

“Apakah wajar persentase sebesar itu? Dengan kondisi armada seperti ini, bagaimana mungkin Garuda bisa bersaing di pasar domestik?” ujarnya.

Dalam rapat, Mufti juga mempertanyakan target ambisius Garuda yang ingin menguasai 50% pangsa pasar domestik. Ia menyebut target itu tidak masuk akal jika saat ini pangsa pasar maskapai hanya berkisar 11%.

“Kami tidak mau ini hanya jadi omon-omon. Selama enam tahun saya di komisi ini, tidak pernah ada kabar gembira soal Garuda,” kritiknya.

Mufti bahkan melontarkan pernyataan keras dengan menyebut bahwa jika Garuda tak kunjung menunjukkan perbaikan, sebaiknya maskapai tersebut dibubarkan.

“Kalau memang tidak ada harapan perbaikan, lebih baik Garuda dibubarkan saja. Selama ini lebih banyak jadi beban negara daripada memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain kinerja Garuda, Mufti juga menyoroti rencana penggabungan maskapai dengan Pelita Air. Ia menyatakan keberatan terhadap ide tersebut, karena Pelita Air dinilai memiliki kinerja yang cukup baik.

“Kami khawatir jika Pelita Air digabungkan dengan Garuda, justru akan terpengaruh budaya kerja Garuda yang belum sehat,” ungkapnya.