Menko AHY: 35 Persen Perusahaan Logistik Siap Normalisasi Kendaraan ODOL

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan hasil survei terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sekitar 35% perusahaan logistik di Indonesia telah menyatakan kesiapan untuk melakukan normalisasi kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).

Menurut AHY, angka tersebut menjadi sinyal positif meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keselamatan transportasi sekaligus menunjukkan dukungan nyata terhadap upaya pemerintah dalam menertibkan kendaraan bermuatan berlebih.

“Dari hasil survei ataupun studi yang dilakukan BPS, saat ini ada sekitar 35 sekian persen pelaku usaha yang siap melakukan normalisasi kendaraan. Ini merupakan langkah awal yang baik,” ujar AHY dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Baca Juga: AHY Dorong Kota Masa Depan Pakai Konsep TOD

Kendaraan ODOL sudah lama menjadi perhatian pemerintah karena dinilai menjadi penyebab utama kerusakan infrastruktur jalan dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan zero ODOL secara bertahap, guna menciptakan sistem transportasi darat yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

AHY menjelaskan bahwa kesiapan 35 persen perusahaan logistik merupakan indikasi awal keberhasilan program sosialisasi dan koordinasi lintas sektor yang telah dilakukan pemerintah selama beberapa tahun terakhir.

“Kita melihat tren yang menggembirakan, karena artinya pelaku industri mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap regulasi ODOL bukan sekadar kewajiban, tapi juga investasi untuk keselamatan dan keberlanjutan bisnis,” katanya.

Meski demikian, AHY mengakui bahwa masih ada tantangan besar dalam mengajak seluruh pelaku usaha untuk bertransisi menuju kendaraan yang sesuai standar dimensi dan muatan.

Sebagian perusahaan disebut masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan armada dan melakukan peremajaan kendaraan agar dapat memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.

Pemerintah, lanjut AHY, akan terus melakukan pendekatan kolaboratif dengan sektor swasta dan asosiasi logistik agar penerapan kebijakan ini berjalan tanpa menimbulkan gangguan signifikan terhadap rantai pasok nasional.

“Kami tidak ingin kebijakan ini justru menghambat distribusi logistik. Karena itu, pendekatannya harus proporsional, dialogis, dan memberikan ruang adaptasi bagi dunia usaha,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, AHY juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan kendaraan ODOL.

Baca Juga: AHY Singgung Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Dirinya meminta agar dinas perhubungan di daerah aktif melakukan sosialisasi dan inspeksi lapangan, serta memastikan infrastruktur penimbangan kendaraan seperti weigh bridge berfungsi optimal.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif dan dukungan teknis bagi perusahaan yang berkomitmen melakukan normalisasi armada.

Dukungan tersebut dapat berupa kemudahan perizinan, akses pembiayaan, maupun pelatihan bagi operator logistik dalam pengelolaan armada yang sesuai ketentuan.

AHY menegaskan, angka kesiapan 35% ini baru langkah awal, namun menjadi fondasi penting menuju implementasi penuh kebijakan zero ODOL secara nasional.

“Kita optimistis, dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, target Indonesia bebas kendaraan ODOL bukan hal yang mustahil,” ujarnya menutup keterangan.

Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap penertiban ODOL tidak hanya meningkatkan keselamatan transportasi, tetapi juga menjaga umur infrastruktur jalan raya dan efisiensi logistik nasional, dua faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.