Bappenas: Makan Bergizi Gratis Jadi Big Push Transformasi Ekonomi

AKURAT.CO Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan instrumen strategis yang berpotensi mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis data.

Rachmat menilai MBG dapat berfungsi sebagai big push dalam perekonomian karena bekerja dari dua sisi sekaligus, yakni mendorong produksi di hulu dan menarik permintaan di hilir. Efek berantai itu, menurutnya, menjangkau produsen pangan, penyedia jasa, hingga penerima manfaat di tingkat rumah tangga.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai model big push yang strategis karena berperan sebagai push factor sekaligus pull factor dalam rantai besar perekonomian nasional, dari produsen hingga penerima manfaat,” ujar Rachmat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga: MBG Serap 1,4 Juta Tenaga Kerja, Bappenas: Kunci Pembangunan Nasional

Rachmat menjelaskan, setiap negara memiliki pendekatan berbeda untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Indonesia, kata dia, membutuhkan kebijakan yang mampu menciptakan perubahan struktural dan dampak sosial berskala besar.

Dalam konteks tersebut, Rachmat mengutip big push theory dari ekonom Paul N. Rosenstein-Rodan yang menekankan pentingnya dorongan awal berskala besar agar transformasi ekonomi dapat berjalan berkelanjutan.

Menurutnya, MBG dapat memainkan peran tersebut bila ditopang sistem data yang solid.

“Apabila variabel anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belanja dapur, serta keterhubungan belanja dengan penerima manfaat dapat terekam oleh BPS, Indonesia akan memiliki data yang kuat untuk menunjukkan terjadinya perubahan sosial yang sangat signifikan,” katanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, lanjut Rachmat, telah menekankan pentingnya integrasi data untuk memastikan pemantauan dan evaluasi program MBG berjalan komprehensif dan terukur.

Dalam skema tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan membangun sistem informasi digital yang mampu mencatat seluruh transaksi, merekam output program, serta mengukur dampak kebijakan.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) berperan mengumpulkan dan memverifikasi data di tingkat masyarakat guna menjaga akurasi dan keterpaduan data nasional.

Bappenas mendorong kesepakatan kerangka analisis lanjutan berbasis theory of change (ToC) agar pelaksanaan MBG dapat dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari aspek input, proses, output, hingga outcome.

Baca Juga: Bappenas Dorong Alumni IPB Perkuat Hulu Pangan MBG

Selain itu, penguatan mekanisme berbagi-pakai data, pemanfaatan data BPS untuk pemantauan kebijakan, pelaksanaan survei rutin hingga tingkat subnasional, serta integrasi Survei Konsumsi Masyarakat Indonesia (SKMI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dinilai krusial untuk memastikan dampak MBG benar-benar terukur.

“Kita sedang membuat sejarah perubahan sosial dari cita-cita Bung Karno. Seratus tahun kemudian, kita menciptakan Indonesia Emas, dan program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian menuju pencapaian Indonesia Emas 2045,” tutup Rachmat.