Bulog Siapkan Gudang Berkapasitas 7 Juta Ton Antisipasi Lonjakan Hasil Panen di 2026

AKURAT.CO Pemerintah mulai menyiapkan kapasitas penyimpanan pangan skala besar setelah stok beras nasional melonjak tajam sepanjang 2026.

Perum Bulog menargetkan kapasitas gudang hingga 7 juta ton guna mengantisipasi lonjakan serapan gabah dan beras petani yang terus meningkat di berbagai daerah.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, langkah tersebut dilakukan karena produksi petani masih terus berjalan dan pemerintah harus memastikan seluruh hasil panen terserap optimal.

Baca Juga: Bulog Serap 3 Juta Ton Gabah Petani per Mei 2026, Setara 74 Persen Target Tahunan

“Kalau kita antisipasi aja. Jadi kita antisipasi kalau yang namanya petani panen ini kan nggak bisa kita hentikan. Yang namanya petani sudah tanam kan mau nggak mau pasti harus kita serap,” kata Rizal di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Bulog mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 5,3 juta ton. Jumlah tersebut menjadi salah satu level stok tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di tengah penguatan produksi domestik.

Di sisi lain, realisasi penyerapan gabah petani juga terus meningkat. Hingga Mei 2026, Bulog telah menyerap sekitar 2,96 juta ton setara beras atau mencapai 74% dari target penyerapan nasional sebesar 4 juta ton sepanjang tahun ini.

Gabah petani diserap menggunakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah menjaga harga gabah di tingkat petani tetap stabil saat musim panen raya berlangsung.

Rizal menjelaskan lonjakan stok membuat hampir seluruh gudang Bulog saat ini telah penuh dengan kapasitas mendekati 4 juta ton.

Kondisi itu memaksa perusahaan menyewa gudang swasta untuk menyimpan tambahan stok gabah dan beras hasil serapan dalam negeri.

Menurut Rizal, kebutuhan kapasitas tambahan menjadi penting agar penyerapan hasil panen tidak terhambat, terutama saat produksi nasional meningkat dalam waktu bersamaan.

“Supaya tidak perlu sewa gudang ke depan,” ujar Rizal.

Sebagai solusi jangka panjang, Bulog kini mempersiapkan pembangunan 100 gudang baru yang akan difokuskan untuk penyimpanan beras dan jagung sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan pemerintah.

Langkah ekspansi gudang ini menjadi sinyal perubahan strategi pengelolaan pangan nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, persoalan keterbatasan gudang kerap muncul ketika produksi beras domestik mengalami surplus musiman.

Pada 2025, misalnya, Bulog awalnya hanya ditargetkan menyerap 3 juta ton beras.

Namun realisasi penyerapan justru melampaui target hingga mendekati 3,2 juta ton karena produksi petani meningkat selama musim panen berlangsung.

Kondisi tersebut berbeda dibanding periode 2023 hingga awal 2024 ketika pemerintah masih aktif melakukan impor beras untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga akibat terganggunya produksi nasional karena El Nino.

Kini, peningkatan stok dan serapan domestik menunjukkan produksi dalam negeri mulai pulih.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya juga memperkirakan produksi beras nasional 2026 mengalami kenaikan seiring membaiknya kondisi iklim dan peningkatan luas tanam di sejumlah sentra pangan.

Kenaikan stok beras pemerintah dinilai penting karena berdampak langsung terhadap stabilitas harga pangan nasional.

Cadangan yang besar memberi ruang bagi pemerintah melakukan intervensi pasar ketika harga beras mengalami kenaikan tajam.

Selain itu, serapan gabah yang tinggi juga menjaga pendapatan petani di tengah potensi jatuhnya harga saat panen raya.

Dengan adanya kepastian pembelian oleh Bulog, petani memiliki kepastian pasar dan keberlanjutan produksi tetap terjaga.

Di sisi lain, lonjakan stok juga memunculkan tantangan baru dalam tata kelola logistik pangan nasional.

Penyimpanan beras dalam jumlah besar membutuhkan biaya operasional, distribusi, hingga pengendalian kualitas agar stok tetap layak konsumsi dalam jangka panjang.

Karena itu, pembangunan gudang baru diperkirakan akan menjadi salah satu fokus penguatan infrastruktur pangan pemerintah pada 2026.

Selain mengurangi ketergantungan pada gudang sewa, langkah tersebut juga diharapkan mempercepat distribusi cadangan pangan ke berbagai wilayah.