Mayoritas Publik Dukung Kendaraan Listrik di Tengah Kenaikan Harga BBM, Asosiasi Dorong Percepatan Transisi

AKURAT.CO Kenaikan harga BBM signifikan sekitar 37% yang berlaku pada 10 Juni 2026 memperdalam tekanan biaya yang sudah dirasakan sehari-hari oleh pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.

Di saat yang bersamaan, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS memastikan bahwa setiap liter BBM impor semakin mahal dalam rupiah, tentu memperbesar beban subsidi yang harus ditanggung APBN.

Kondisi ini menciptakan jendela peluang yang mungkin tidak terulang dalam waktu dekat sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia.

Baca Juga: Kementerian PU Gelontorkan Rp21 Miliar untuk Revitalisasi Zona Inti Pura Mangkunegaran

Setiap unit kendaraan listrik yang berhasil beralih hari ini adalah satu unit yang keluar dari ketergantungan pada BBM secara permanen, memperlebar ruang fiskal dan mengurangi eksposur APBN terhadap volatilitas harga energi global.

Tekanan ini dirasakan langsung di tingkat rumah tangga sebagaimana hasil riset INDEF (2025) mencatat bahwa hampir 20% pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar, menjadikannya komponen pengeluaran yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi.

Berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat di momen ini, ketika tekanan biaya paling nyata dirasakan, akan menghasilkan dampak adopsi yang jauh lebih besar per rupiah yang dikeluarkan negara.

Dalam situasi inilah Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia akan mendukung komitmen Pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik dan mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama memanfaatkan momentum ini.

Juga merealisasikan berbagai kebijakan untuk memastikan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional di atas fondasi kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.

Dukungan Masyarakat ke Kendaraan Listrik di Tingkat Tertinggi

Ajakan ini bukan didasarkan pada asumsi industri semata. Survei Dampak Penggunaan Kendaraan Listrik yang dilakukan Litbang Kompas pada April 2026, melalui wawancara tatap muka di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.

Suervei menemukan dukungan publik yang melampaui ekspektasi dan mengisyaratkan bahwa situasi saat ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali.

Sebanyak 98% responden menyatakan mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, dan 94,8% setuju bahwa Pemerintah perlu mendorong percepatan transisi ini secara aktif.

Tingkat pengenalan publik terhadap kendaraan listrik telah mencapai rata-rata 8,04 dari 10, jauh di atas ambang yang biasanya dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku massal.

Ini bukan hasil dari kampanye kesadaran jangka pendek, melainkan cerminan dari penerimaan sosial yang sudah matang.

Yang lebih signifikan adalah apa yang terjadi di sisi permintaan nyata. Di antara responden yang belum memiliki kendaraan listrik, 81,1% menyatakan bersedia beralih apabila terbukti memperbaiki kualitas hidup mereka dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.

Sementara di antara mereka yang sudah menjadi pengguna, 96,8% bersedia merekomendasikannya kepada orang lain, bukan karena loyalitas merek semata, melainkan karena manfaat yang mereka rasakan langsung yaitu biaya operasional lebih rendah, perawatan yang lebih mudah, dan beban pajak yang lebih ringan.

Potensi penghematan ini sesungguhnya sangat besar. Data ITDP yang dipaparkan pada AISMOLI Annual Meeting 2026 menunjukkan biaya operasional motor listrik 74–83% lebih murah dibanding motor bukan listrik.

Namun persepsi masyarakat terhadap penghematan ini belum sepenuhnya terbentuk karena minimnya pengalaman langsung, menjadikan perluasan akses dan edukasi sebagai agenda yang sama pentingnya dengan keterjangkauan harga.

Temuan tersebut juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak sekadar mendukung secara pasif. Sebanyak 89,2% berharap Pemerintah mewajibkan harga kendaraan listrik rendah emisi menjadi lebih terjangkau, dan 95,8% mendukung Pemerintah mendorong produksi kendaraan rendah emisi yang lebih masif.

Lebih dari tiga perempat responden, sekitar 73,5%, percaya bahwa aspirasi masyarakat dapat mendorong Pemerintah bergerak lebih cepat dalam menerbitkan regulasi.

Hasil survei ini menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi.

"Bagi Pemerintah, ini jangan diposisikan sebagai beban, melainkan peluang untuk memimpin perubahan yang didukung dan diharapkan oleh mayoritas masyarakat. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi," ujar Budi Setiyadi, Ketua Umum AISMOLI.

Dukungan Kebijakan Pemerintah Jadi Katalis bagi Masyarakat

Data wawancara mendalam Litbang Kompas dengan pelaku industri dan unsur Pemerintah menggarisbawahi satu temuan yang strategis, bagi 81,1% calon pembeli yang sudah berniat beralih, kepastian manfaat ekonomi adalah faktor penentu keputusan mereka.

Pasar yang luar biasa besar ini, ratusan ribu calon pembeli yang sudah siap secara niat dan keinginan, menunggu sinyal bahwa berbagai program dan instrumen kebijakan yang pro adopsi kendaraan listrik di Indonesia akan hadir secara nyata dan berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar insentif jangka pendek, yang dibutuhkan industri kendaraan listrik adalah ekosistem kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi.

Kepastian arah kebijakan fiskal dan regulasi dalam jangka menengah dan panjang, mulai dari skema dukungan pembelian, kebijakan perpajakan kendaraan, hingga standar produksi, akan menentukan sejauh mana investasi industri dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti.

Pengalaman negara-negara yang berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik memperkuat hal ini, ITDP dalam paparannya di agenda yang sama mencatat bahwa strategi yang jelas, target terukur, dan komitmen kebijakan lintas sektor menjadi fondasi percepatan adopsi, bukan besaran insentif semata, melainkan kepastian arah yang membuat industri dan konsumen berani bergerak.

Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif secara global.

Industri telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Ketersediaan unit kendaraan terjaga, jaringan distribusi aktif, dan usulan perbaikan teknis telah disampaikan kepada Pemerintah.

Yang diperlukan kini adalah regulasi teknis pelaksana jangka pendek yang memberi kepastian segera, seiring dengan komitmen kebijakan jangka menengah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi seluruh rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini saatnya Pemerintah mengambil peran kepemimpinan, tidak hanya untuk momen ini, tetapi untuk membangun ekosistem kebijakan yang memberi industri kepastian jangka panjang.

"Kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan adalah fondasi yang memungkinkan investasi tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan manfaat nyata dirasakan masyarakat melalui penghematan biaya transportasi dan peningkatan daya beli," imbuh Hanggoro Ananta Khrisna, Sekretaris Jenderal AISMOLI.

Pemerintah, Industri, dan Konsumen Bisa Saling Menguatkan

Berbagai data yang ada tidak hanya merekam angka dukungan, ia juga mengungkap pola kolaborasi yang paling efektif untuk mendorong transisi kendaraan listrik secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga pihak, Pemerintah, industri, dan konsumen, masing-masing memiliki peran yang saling bergantung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Dari sisi konsumen, kesiapan sudah ada. Sebanyak 81,1% menyatakan bersedia beralih, dan 73,5% percaya bahwa suara mereka dapat menggerakkan kebijakan (Data Litbang Kompas, 2026).

Ini bukan massa yang pasif menunggu diarahkan, melainkan pasar yang aktif dan sadar, yang hanya membutuhkan satu hal untuk bergerak: kepastian bahwa kebijakan yang mendukung mereka nyata dan dapat dipegang.

Survei juga menemukan bahwa elektrifikasi transportasi umum dipandang sebagai langkah yang paling mendesak dan berpotensi mengubah perilaku mobilitas secara luas, mengindikasikan bahwa konsumen berpikir lebih jauh dari sekadar kepemilikan kendaraan pribadi.

Dari sisi industri, kesiapan juga sudah terbukti. Pengguna aktif kendaraan listrik menjadi agen advokasi terkuat mencapai 96,8% bersedia merekomendasikan kepada orang lain berdasarkan pengalaman nyata, bukan janji.

Efek berantai ini adalah aset yang tidak dimiliki kebijakan manapun secara langsung, dan hanya bisa tumbuh jika industri diberi kepastian untuk terus berproduksi, berinovasi, dan memperluas jangkauan distribusinya.

Survei secara eksplisit mencatat bahwa ketidakpastian kebijakan insentif adalah hambatan terbesar bagi calon pembeli yang sudah siap, dan jika insentif dihentikan tiba-tiba, pasar berpotensi mengalami guncangan yang membutuhkan waktu lama untuk pulih.

Dari sisi Pemerintah, perannya adalah sebagai arsitek ekosistem. Survei menemukan bahwa 97,4% responden menilai regulasi pengendalian emisi kendaraan masih lemah dan perlu diperketat, sementara 79,4% mengharapkan Pemerintah memperketat aturan kepada perusahaan kendaraan agar memproduksi lebih banyak kendaraan listrik.

Ini adalah mandat yang jelas: Pemerintah tidak hanya diharapkan hadir sebagai pemberi insentif jangka pendek, tetapi sebagai penentu arah jangka panjang yang memberi seluruh ekosistem, industri, investor, dan konsumen, kepercayaan untuk bergerak maju bersama.

Ketika seluruh pihak bergerak dalam satu arah yang sama dan saling memperkuat, data Litbang Kompas menunjukkan bahwa hasilnya bukan hanya adopsi kendaraan listrik yang lebih cepat, melainkan pasar domestik yang mandiri, rantai pasok yang kuat, dan pengurangan ketergantungan pada impor BBM yang permanen.

Itulah pola terbaik yang tersedia, dan semua prasyaratnya sudah ada hari ini. Sebanyak 73,5% masyarakat percaya bahwa suara mereka dapat mempengaruhi kebijakan publik.

"Kami sebagai asosiasi hadir untuk menjembatani aspirasi tersebut dengan kapasitas industri yang siap. Kami meyakini Pemerintah memiliki komitmen dan kemampuan untuk mewujudkan transisi ini secara bersama-sama," imbuh Budi Setiyadi, Ketua Umum AISMOLI.