Prabowo: 145 Aturan Pupuk Dihapus, Harga Turun 20 Persen

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sejumlah perubahan kebijakan di sektor pertanian yang menurutnya ikut mempercepat pencapaian swasembada pangan Indonesia.

Salah satu yang disorot adalah penyederhanaan aturan penyaluran pupuk yang diikuti penurunan harga pupuk dan peningkatan ketersediaannya bagi petani.

Prabowo menyebut pemerintah telah menghapus 145 aturan yang selama ini mengatur penyaluran pupuk. Pada saat yang sama, harga pupuk diklaim turun 20%, sementara volume pupuk yang tersedia bagi petani justru meningkat.

Baca Juga: Laba BUMN Naik 75 Persen, Prabowo Soroti Permainan Angka di Laporan

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut berdampak terhadap peningkatan produksi pertanian. Ia menyebut kemudahan memperoleh pupuk menjadi salah satu faktor yang mempercepat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan.

"145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20 persen. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah NKRI," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan penurunan harga tersebut tidak diikuti dengan berkurangnya ketersediaan pupuk. Sebaliknya, pemerintah mengklaim volume pupuk yang tersedia untuk petani meningkat sehingga akses terhadap pupuk menjadi lebih mudah.

"Harga turun, tetapi volume ketersediaan pupuk bertambah untuk rakyat kita. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk," ujarnya.

Hal lain yang disampaikan Prabowo adalah kinerja PT Pupuk Indonesia (Persero). Menurut dia, peningkatan efisiensi dalam tata kelola pupuk tidak membuat kinerja perusahaan pelat merah tersebut tertekan.

Prabowo justru menyebut laba Pupuk Indonesia meningkat 252,8% ketika harga pupuk diturunkan dan volume pupuk ditambah.

"Pada saat yang bersamaan keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara, BUMN, keuntungannya naik 252,8 persen. Harga pupuk turun, volume bertambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk bertambah," kata Prabowo.

Ia mengaitkan capaian tersebut dengan perubahan tata kelola dan kerja bersama lintas lembaga. Menurut Prabowo, kebijakan sektor pangan tidak hanya dijalankan Kementerian Pertanian, tetapi juga melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI dan Polri.

Baca Juga: Prabowo Mau Semua Barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi

"Ini akibat dari kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian, didukung oleh banyak kementerian lain, pemda, TNI dan Polri," ujarnya.

Di tengah kondisi pangan global yang menurut pemerintah masih menghadapi ketidakpastian akibat perubahan cuaca dan potensi gangguan produksi, Prabowo mengatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.

Delapan komoditas yang disebut telah mencapai swasembada tersebut adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Prabowo mengatakan capaian tersebut lebih cepat dari target awal pemerintah. Sebelumnya, swasembada pangan disebut ditargetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun.

"Karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan dalam empat tahun, ternyata berhasil kita capai dalam satu tahun," kata Prabowo.

Ia menilai capaian tersebut membuat kondisi ketersediaan pangan nasional lebih aman dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk fenomena El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pertanian.

"Soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk tantangan El Nino," ujarnya.

Meski mengklaim telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, Prabowo mengakui masih ada komoditas pangan yang belum mampu dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Salah satunya adalah daging. Pemerintah menargetkan swasembada daging dapat dicapai dalam beberapa tahun mendatang.

"Kita masih belum swasembada daging, itu akan kita kerjakan yang insyaallah bisa kita capai dalam lima sampai enam tahun ke depan," kata Prabowo.

Dengan demikian, kebijakan pangan pemerintah ke depan tidak hanya akan berfokus pada mempertahankan produksi komoditas yang disebut telah swasembada, tetapi juga mengejar peningkatan produksi komoditas yang masih bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Prabowo sendiri menegaskan pemerintah akan melanjutkan upaya tersebut, termasuk mengejar swasembada daging dalam lima hingga enam tahun mendatang.

"Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah," kata Prabowo.