Mendag Ungkap Penyebab MinyaKita Belum Sepenuhnya Didistribusikan Bulog

AKURAT.CO Usulan agar seluruh distribusi MinyaKita dilakukan melalui Perum Bulog belum langsung mendapat lampu hijau dari pemerintah. 

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum memutuskan apakah porsi distribusi MinyaKita melalui Bulog akan dinaikkan hingga 100%.

Pertimbangan tersebut salah satunya menyangkut keberadaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta distributor lain yang selama ini ikut menyalurkan MinyaKita ke masyarakat. 

Baca Juga: Pemerintah Rombak Distribusi MinyaKita, Perbesar Peran Bulog dan ID Food

Pemerintah menilai skema distribusi tidak hanya melibatkan Bulog, tetapi juga UMKM dan BUMN pangan lainnya.

"Karena juga banyak UMKM, distributor yang lain itu menjadi distributor MinyaKita. Jadi kan harus bareng-bareng, tapi kita komunikasi terus," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Budi menjelaskan, pemerintah saat ini masih memantau dinamika distribusi MinyaKita sebelum menetapkan perubahan kebijakan. Menurut Busan, distribusi yang berjalan sekarang melibatkan beberapa pihak, yakni UMKM, Bulog, dan ID FOOD.

Pemerintah juga belum melihat adanya persoalan yang mengharuskan seluruh distribusi MinyaKita dialihkan kepada Bulog. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha lain masih akan dipertahankan.

"Sekarang masih UMKM yang berbarengan juga dengan Bulog, dengan ID FOOD, tapi kan enggak ada masalah selama ini. Jadi kita juga harus kasih kesempatan kepada UMKM yang lain," ujar Budi.

Budi mengungkapkan, kewajiban distribusi MinyaKita melalui Bulog saat ini berada di angka 35%. Namun, realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar 51%.

"Selama ini kan 35 persen, terus realisasinya kan sudah mencapai 50-an, 51 persen. Jadi sementara memang belum 100 persen," kata Budi.

=====

Dengan demikian, porsi penyaluran MinyaKita melalui Bulog saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan kewajiban yang ditetapkan pemerintah. 

Namun, kenaikan realisasi tersebut belum menjadi dasar bagi pemerintah untuk langsung menetapkan distribusi 100% melalui Bulog.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, usulan agar porsi penyaluran MinyaKita melalui Bulog ditingkatkan hingga 100%.

Usulan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Menteri Perdagangan. Rizal mengatakan langkah itu diajukan sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurut Rizal, peningkatan porsi penyaluran melalui BUMN pangan diperlukan untuk memperkuat ketersediaan MinyaKita di pasar.

Namun, usulan tersebut belum menjadi kebijakan. Keputusan mengenai perubahan porsi distribusi MinyaKita tetap berada di tangan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan.

Perbedaan pandangan soal porsi distribusi ini membuat pemerintah perlu mempertimbangkan kembali desain penyaluran MinyaKita.

Di satu sisi, Bulog mengusulkan porsi 100% untuk memperkuat pengendalian distribusi dan ketersediaan minyak goreng rakyat.

Di sisi lain, pemerintah masih melihat adanya peran UMKM dan distributor lain yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi MinyaKita.

Budi menegaskan komunikasi dengan berbagai pihak masih dilakukan. Pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai usulan kenaikan porsi distribusi melalui Bulog.