Hadapi Geopolitik Global, Pertamina Patra Niaga Konsultasi dengan KPK soal Pengamanan BBM-LPG

AKURAT.CO Pertamina Patra Niaga memperkuat langkah pengamanan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada rantai pasok energi, termasuk ketersediaan minyak mentah (crude oil) dan produk energi di pasar global.

Untuk itu, Pertamina Patra Niaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Konsultasi ini dilakukan untuk memperkuat perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketika perusahaan menghadapi kondisi pasokan yang membutuhkan respons cepat dan adaptif.

Baca Juga: Pertamina Bantah Isu Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi per 21 September 2026

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menegaskan bahwa kondisi luar biasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata kelola.

“Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mars Ega dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).

Menurut Mars Ega, konsultasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus memiliki mekanisme pengendalian yang memadai.

“Ada kebutuhan yang jelas, ada parameter, ada proses persetujuan, ada kontrol, dan seluruh prosesnya terdokumentasi. Jadi, ketika kita mengambil keputusan dalam situasi yang dinamis, keputusan tersebut tetap clean, documented, traceable, dan accountable,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional. Perusahaan menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, segregation of duties, mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.

“Prioritas kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap BBM dan LPG. Kami akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat. Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan,” tutur Ega.

Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan langkah pengamanan pasokan energi dapat dilakukan secara responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.