64 Persen Pelaku UMKM RI Perempuan, Pemerintah Siapkan Kebijakan Afirmatif

Untuk memperkuat kontribusi mereka, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

 

“Banyak perempuan yang memulai usaha dari rumah, menciptakan lapangan kerja, dan menghidupi keluarga. Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yang inklusif,” kata Menteri Maman.

 

 

Kementerian UMKM telah menggulirkan kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha perempuan, di antaranya melalui pemanfaatan ruang publik sebesar 30% untuk UMKM, prioritas belanja pemerintah, hingga akses pembiayaan KUR.

 

Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi pintu masuk pengarusutamaan gender dalam kebijakan UMKM. Menteri Arifatul menyatakan, 

 

"Kolaborasi ini menjadi momen strategis untuk menjadikan perempuan sebagai pusat pembangunan ekonomi nasional," ucapnya. 

 

Penandatanganan yang dilakukan bertepatan dengan Hari Kartini ini menandai komitmen pemerintah dalam mendorong kesetaraan, sekaligus mengakui peran perempuan sebagai motor penggerak ekonomi bangsa.