Bukan Sekadar Bantuan, 38 Ribu UMKM Sumbar Dibidik Naik Kelas

AKURAT.CO Bantuan pemerintah senilai sekitar Rp115 miliar untuk 38 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana di Sumatera Barat tidak boleh berhenti pada tahap penyaluran.

Kementerian UMKM kini mendorong agar bantuan tersebut menjadi pintu masuk bagi pemulihan dan pengembangan usaha.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza mengatakan tantangan terbesar justru muncul setelah bencana terjadi. Kerusakan alat produksi, kehilangan persediaan, hingga terputusnya pasar membuat pelaku usaha membutuhkan pendampingan lebih panjang untuk kembali menjalankan bisnis.

“Dampak bencana terhadap UMKM dan bagaimana mengantisipasinya justru menjadi tantangan paling berat setelah bencana terjadi. Karena itu, kami hadir untuk memastikan pengusaha UMKM mendapatkan pendampingan agar bisa memulai kembali usahanya dan menjaga keberlanjutannya,” ujar Helvi dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Terdampak Bencana di Kampus Universitas Andalas, Padang.

Baca Juga: Gengtengisasi Serap 500 Ribu Genteng Produksi UMKM Plered

Kementerian UMKM mencatat dukungan melalui bantuan Presiden di Sumatera Barat telah menjangkau sekitar 38 ribu UMKM dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar.

Namun, pemerintah menilai bantuan finansial saja belum cukup untuk memastikan usaha kembali berjalan. Pelaku UMKM juga membutuhkan peningkatan kapasitas produksi, akses pasar, pemasaran, hingga pembiayaan yang sesuai dengan kondisi usaha.

Helvi mengatakan pemerintah tidak ingin bantuan yang diberikan hanya digunakan untuk mengembalikan aktivitas usaha dalam jangka pendek tanpa diikuti proses pemberdayaan.

“Kami memahami harapan Bapak dan Ibu pengusaha UMKM agar pendampingan ini tidak berhenti begitu saja. Karena itu, tujuan kami bukan sekadar menyalurkan bantuan yang kemudian digunakan tanpa arah pemberdayaan, melainkan memastikan bantuan tersebut mendukung pemulihan usaha,” kata Helvi.

Baca Juga: UMKM Pemula Mulai Tembus Pasar Ekspor, Transaksi Capai USD347 Juta

Menurut dia, pemerintah juga menjalankan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha yang kembali memulai aktivitasnya dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan bisnis.