Anwar Ibrahim Tegaskan Tak Ada Yang Ditutupi dalam Penyelidikan Terhadap FAM

AKURAT.CO, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya angkat bicara soal polemik sanksi FIFA terhadap Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM) sehubungan kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi tim nasionalnya.
Berbicara kepada media di atas pesawat dalam perjalanan ke Afrika Selatan dari Ethiopia, Kamis (20/11), Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Pemerintah Malaysia tidak akan menutup-nutupi penyelidikan yang dilakukan atas kasus ini.
Namun demikian, Anwar Ibrahim menyebut bahwa prosedur hukum harus tetap diikuti. Malaysia, katanya, mengambil tindakan tidak hanya berdasarkan keputusan FIFA saja.
Baca Juga: Pemalsuan Data Pemain Naturalisasi: Menpora Malaysia Peringatkan FAM Risiko Besar Jika Gagal di CAS
“Ini adalah isu besar FAM, kami sudah membicarakannya dan kami bilang jangan ditutup-tutupi, teruskan. Tetapi, proses harus berjalan,” kata Anwar sebagaimana dipetik dari Berita Harian TV.
“Kami tidak memutuskan untuk bertindak hanya berdasarkan FIFA, sebagai contoh kami bahkan tidak mempersoalkan kredibilitas FIFA.”
Anwar juga menegaskan bahwa Malaysia tidak boleh menganggap masalah ini sebagai hal yang ringan. Namun, ia juga berpandangan bahwa FAM mesti diberi kesempatan untuk membela diri.
“Saya kira kami tidak boleh menganggap ini enteng, saya kira ini adalah isu besar,” kata Anwar.
“Tetapi saya bisa mengerti orang-orang tidak sabar karena kami tidak bertindak, ini melampaui kami, tidak ada urusannya, maksud saya, Anda harus memberikan izin FAM untuk mempertahankan diri dan biarkan prosesnya dilalui.”
Isu ini menjadi semakin besar pasca FIFA mengumumkan alasan keputusan (motivated decision) menolak banding yang diajukan FAM atas hukuman dalam kasus pemalsuan dokumen tujuh pemain naturalisasi.
Baca Juga: FIFA Ungkap FAM Mengaku Ubah Data 7 Pemain Naturalisasi Malaysia
Dalam dokumen setebal 63 halaman yang dipublikasikan pada Selasa (18/11) itu, FIFA membeberkan pengakuan dalam persidangan yang meneguhkan tuduhan pemalsuan dokumen naturalisasi pemain.
Salah satunya adalah pengakuan pemain yang menyebutkan bahwa mereka tidak memeriksa lebih rinci dokumen yang disahkan sebagai syarat pemberian kewarganegaraan oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia.
Anwar juga menyoroti proses di Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Menurut Perdana Menteri Malaysia kesepuluh itu, Menteri Dalam Negerinya, Saifuddin Nasution, mesti menjelaskan secara transparan proses pemberian kewarganegaraan tujuh pemain terlibat.
“Di bagian (kebijakan) Kementerian (Dalam Negeri), dia (Saifuddin) sudah jelas, sejauh dia berhati-hati dia mengikuti aturan dan regulasi,” kata Anwar.
“Barangkali pertanyaan yang perlu diajukan apakah dia benar-benar transparan untuk memeriksa dokumen di tempat sebelum ia menyetujuinya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya di masa lalu.”
FIFA kali pertama mengeluarkan keputusan hukuman terhadap FAM dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia pada 25 September.
Sanksi untuk FAM adalah denda sebesar 350 ribu Franc Swiss dan masing-masing 2.000 Franc Swiss beserta larangan beraktitifas di dunia sepakbola terhadap tujuh pemain.
Adapun tujuh pemain tersebut adalah Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan Jon Irazabal.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







