Selesaikan Program Magang, LAN Dorong Peserta Jadi Agen Perubahan Bagi Provinsi Papua Barat

AKURAT.CO Sebagai unsur penggerak birokrasi pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) turut dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya demi mewujudkan target/tujuan organisasi.

Hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak setiap Pegawai ASN yang bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, kebutuhan pengembangan kompetensi bagi ASN di Provinsi Papua Barat menjadi salah satu hal yang sangat mendesak. Terlebih provinsi Papua yang berlimpah akan sumber daya alamnya memerlukan percepatan pembangunan, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Agus Sudrajat, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penutupan Program Magang bagi ASN Papua Barat, di Aula Prof. Agus Dwiyanto Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023).

Baca Juga: Kepala LAN: Topang Pertumbuhan Ekonomi Di Tengah Krisis Global Dengan Hilirisasi

“Program Magang bagi ASN Papua Barat ini dirancang oleh LAN dalam rangka merespon kebutuhan percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus Papua melalui pengembangan kompetensi ASN. Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 pada fokus penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan partisipatif serta pendampingan dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara di wilayah Papua," ujar Agus.

Sebagai informasi, program ini dilaksanakan selama 7 minggu sejak 21 Agustus lalu yang diikuti oleh 20 PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat bekerja sama dengan 9 (sembilan) instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, LKPP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Program magang ini menjadi salah satu metode pengembangan kompetensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Papua Barat dalam rangka percepatan pembangunan SDM ASN Papua Barat. Selain itu, ASN Papua Barat juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan selama program magang, serta menambahkan value pada sisi kolaboratif dan jalinan silaturahmi dan networking antara institusi dalam mendukung percepatan pembangunan SDM ASN Papua," ungkapnya.

Baca Juga: Direktorat Diklat KPK Raih Akreditasi LAN RI

Agus juga menambahkan, hasil akhir dari program magang ini adalah 20 rencana aksi yang telah diseminarkan bersama pembimbing di setiap instansi mitra, dan para mentor dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Harapannya, rencana aksi tersebut akan dapat diimplementasikan oleh para peserta magang sehingga dapat berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat.

“Kalian adalah agen of change serta inovator-inovator muda bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat, maka dari itu terus berikanlah kontribusi terbaik untuk mendorong proses transformasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Papua Barat," harapnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Papua Barat, Agus Nurrodi, yang mewakili Gubernur Papua Barat mengapresiasi LAN yang telah merancang Program Pengembangan Kompetensi bagi ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Melalui program ini peserta telah belajar dalam menyesuaikan pola pikir (mindset), budaya kinerja dan nilai organisasi serta menjadi seorang agen penggerak perubahan dengan membangun jejaring kerja yang lebih luas dalam rangka memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan dari pemerintah pusat dan di daerah.

“Kami yakin bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh peserta magang, baik itu di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan keuangan daerah, bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta bidang akuntabilitas dan sistem pengendalian intern pemerintah, akan menjadi modal yang terbaik sebagai pemicu dan pemacu pelaksanaan tugas yang lebih profesional dan efektif di lingkungan unit kerja masing-masing," kata dia.[]