IKN Jadi Pusat Politik Indonesia, Pramono: Jakarta Saat Ini Masih Ibu Kota

AKURAT.CO Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menegaskan status Jakarta tetap sebagai Ibu Kota meski Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Pusat Politik Indonesia pada 2028.

"Jakarta sekarang ini masih menjadi Ibu Kota. Presiden telah menetapkan dalam Perpres yang baru, tahun 2028 IKN menjadi ibukota politik. Dengan terminologi Ibu Kota politik, ini bisa bermacam-macam. Pasti transformasi tidak dilakukan sekaligus," kata Pramono saat menerima kunjungan kelas Lemhanas di Balaikota, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Penegasan itu merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah, yang diundangkan pada 30 Juni lalu.

Baca Juga: IKN Jadi Pusat Politik, NasDem: Yang Penting Jangan Mangkrak

Menurutnya, pada 2028 kemungkinan besar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan mulai beroperasi di IKN. Namun, denyut bisnis dan sebagian administrasi pemerintahan tetap berlangsung di Jakarta.

"Maka Pemerintah Jakarta harus mempersiapkan diri," ujarnya.

Saat ini, Jakarta tercatat berada di peringkat 74 dari 156 kota dalam indeks kota global Kearney. Tantangan terbesar, adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

"Yang mengherankan, budaya dan kehidupan sosial Jakarta cukup tinggi. Kita perlu menguatkan identitas kota ini," ucapnya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta diproyeksikan menjadi kota global yang inklusif dengan budaya Betawi sebagai identitas utama. Pramono menyebut, simbol-simbol Betawi nantinya akan dipasang di billboard, batas kota, hingga perbatasan kecamatan.

Baca Juga: IKN Ditetapkan Jadi Pusat Politik, Target Rampung 3 Tahun

Namun, dia memastikan penguatan budaya Betawi tidak akan mengurangi karakter multikultural Jakarta. "Di Jakarta, orang kaya dan warga tidak mampu sama-sama terkonsentrasi. Transformasi sosial mutlak diperlukan agar kesenjangan menyempit," katanya.

Dia juga menyinggung soal transformasi ekonomi. Dengan APBD 2025 yang mencapai Rp92 triliun, dia menekankan agar Jakarta tidak bergantung pada anggaran semata. 

"APBD kelihatan besar, tapi kita harus mengubah perilaku dan cara kerja birokrasi," pungkasnya.