Selamatkan Keuangan Daerah, Pramono Diminta Lobi Menkeu Soal Pemangkasan TKD

AKURAT.CO Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mendesak Gubernur Jakarta Pramono Anung agar tidak tinggal diam menghadapi ancaman pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Dia meminta agar Pemprov Jakarta segera melakukan negosiasi dengan Kementerian Keuangan, untuk menyelamatkan keuangan daerah Jakarta. Diketahui, dana TKD dari pemerintah pusat ke Jakarta turun Rp15 triliun menjadi hanya Rp11 triliun.

"Dampaknya bagi Jakarta mencapai sekitar Rp15 triliun. Ini tentu sangat tidak mudah karena akan mempengaruhi fiskal daerah," kata Rio di Gedung DPRD Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Baca Juga: TKD Jakarta Dipangkas, Proyek Rusun hingga GOR Terancam Mangkrak Tahun Depan

Menurutnya, Pemprov Jakarta seharusnya bersikap aktif dan melakukan lobi politik ke pusat sebagaimana yang dilakukan daerah lain. "Setidaknya kita mesti punya sikap untuk bernegosiasi terhadap kebijakan itu sebelum keputusan dikeluarkan," tegasnya.

Dia mencontohkan langkah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang berhasil membuka ruang dialog dengan pemerintah pusat terkait alokasi TKD. "Nah, kenapa DKI tidak menempuh langkah serupa? Ini menyangkut kepentingan besar dalam pengelolaan pembangunan Jakarta," tandasnya.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta melalui Kepala Bappeda, Atika Nur Rahmania, telah memperingatkan bahwa pemangkasan dana transfer tidak hanya akan terjadi pada tahun anggaran 2026, melainkan bisa berlanjut dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Komisi II DPR Dorong Kepala Daerah Inovatif dan Efektif Kelola Anggaran, Tak Hanya Bergantung TKD

"Asumsinya, perubahan ini tidak hanya terjadi pada 2026 saja, tetapi berpotensi menjadi dinamika jangka panjang," ujar Atika dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI bersama TAPD, Senin (20/10/2025).

Untuk mengantisipasi, Pemprov Jakarta tengah menyiapkan tiga strategi utama, yakni efisiensi anggaran, pergeseran prioritas belanja (shifting), serta creative financing untuk mencari sumber fiskal baru. "Strategi ini penting agar pembangunan di Jakarta tidak terhambat meski dana pusat berkurang," katanya.

Kendati demikian, suara dari parlemen daerah kini semakin keras. PDIP menilai, tanpa upaya negosiasi serius dari Gubernur Pramono Anung, Jakarta berpotensi menghadapi krisis fiskal yang bisa menghambat roda pembangunan Jakarta.