Gibran Ajak Tokoh Adat Kawal Dana Otsus: Manfaatnya Wajib Dirasakan Rakyat Papua

AKURAT.CO Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama di Papua untuk bersama-sama mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), agar lebih efisien dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Imbauan tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan para tokoh dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Ruang Rapat Mansinam, Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).

Pertemuan itu merupakan rangkaian kunjungan kerja Wapres di Tanah Papua usai memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Wapres menegaskan bahwa penguatan pengawasan Dana Otsus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar penyaluran anggaran dan program pembangunan di Papua dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.

“Dana Otsus yang selama ini tersalurkan mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih ada kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.

Gibran menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai.

Baca Juga: Apakah Perempuan Dapat Berperan Sebagai Penggerak Diplomasi Publik dalam Islam?

Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat setempat dalam mengawal implementasi program pemerintah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kita butuh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengawal visi-misi Bapak Presiden,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memaparkan sejumlah program prioritas yang sedang berjalan, antara lain Program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat MBG, Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah.

Menurutnya, program-program tersebut bertujuan memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Tanah Papua.

Selain sektor sosial, Wapres turut menyoroti pembangunan infrastruktur Trans Papua yang masih menyisakan beberapa ruas belum terhubung.

Ia berharap penyelesaian jalur tersebut dapat menurunkan inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok di wilayah pedalaman.

“Kalau akses terbuka, harga-harga lebih stabil, inflasi terkendali, dan ekonomi lokal tumbuh lebih cepat,” ucapnya.

Wapres menegaskan kembali komitmen pemerintah bahwa pembangunan Indonesia harus bersifat Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris.

“Papua bukan tempat pengasingan. Papua adalah bagian dari NKRI yang harus mendapat perhatian khusus. Karena itu dibentuk BP3OKP dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua agar program pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat,” tuturnya.

Menutup arahannya, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

“Nanti saya lebih banyak mendengar keluhan dan masukan dari Bapak-Ibu semua. Ini penting agar pembangunan di Papua benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga: Kereta Khusus Petani dan Pedagang