DPR Dorong Akselerasi Pemulihan Pascabencana Semeru: Mengawal Harapan dari Lumajang

AKURAT.CO Di tengah sisa-sisa debu vulkanik yang masih mengendap di beberapa sudut Kabupaten Lumajang, harapan perlahan kembali ditata.

Rombongan Tim Pengawasan Penanganan Bencana DPR RI datang langsung ke Pendapa Arya Wiraraja. Membawa mandat untuk memastikan pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru berjalan sesuai harapan masyarakat.

Ketua Timwas Penanganan Bencana DPR RI, M. Husni, serius mendengarkan paparan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baginya, kunjungan ini bukan sekadar agenda formal tetapi bentuk tanggung jawab DPR dalam mengawal penanganan bencana secara menyeluruh.

Baca Juga: Menko Polkam Pastikan Revisi UU Pemerintahan Aceh Sudah Diproses di DPR

"Semua informasi yang kami terima akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme. Tujuan kami memastikan proses penanganan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya, pada Rabu (26/11/2025).

Erupsi Gunung Semeru tahun 2025, tercatat menjadi yang terbesar sejak 2021, kembali meluluhlantakkan infrastruktur penting.

Berdasarkan data BNPB, lebih dari 1.200 warga terdampak langsung dengan ratusan rumah rusak berat. Serta kerusakan signifikan pada tanggul penahan lahar dan akses jalan menuju beberapa desa rawan.

Timwas DPR meninjau langsung lokasi-lokasi yang tengah menjalani pemulihan. Mulai dari progres relokasi warga ke hunian sementara, ketersediaan air bersih, layanan kesehatan hingga kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi potensi erupsi lanjutan.

Baca Juga: PA3KN DPR RI Luncurkan Buku UMKM dan Perkenalkan Inovasi Digital SEGARA

Gunung Semeru, hingga akhir November 2025, masih berstatus Level IV (Awas).

"Kondisi kerusakan infrastruktur seperti tanggul dan jalan akan kami sampaikan ke Menteri PUPR sebagai mitra kami. Termasuk soal meningkatnya kasus ISPA ke Kementerian Kesehatan," kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) memang mengalami peningkatan pascaerupsi akibat tingginya paparan abu vulkanik.

Dinas Kesehatan Lumajang mencatat lebih dari 300 kasus ISPA dalam dua pekan setelah erupsi.

Baca Juga: Bahas 196 DIM, Pemerintah dan DPR Mulai Dalami RUU Penyesuaian Pidana

Di balik kerusakan, ada satu hal yang disyukuri Timwas DPR. Tidak adanya korban jiwa dalam erupsi Semeru 2025.

Menurut Husni, hal ini merupakan bukti bahwa mitigasi bencana di Lumajang telah berjalan dengan baik.

"Warga Lumajang sangat siap dan teredukasi. Tidak adanya korban jiwa adalah capaian besar. Tapi masyarakat tetap harus mematuhi zona bahaya," ujar anggota Komisi Kebencanaan DPR itu.

BNPB sejak 2022 memperkuat jejaring peringatan dini dan jalur evakuasi di kawasan rawan erupsi Semeru, termasuk pemasangan sensor vulkanik tambahan dan pembentukan desa siaga bencana.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Pastikan Penghapusan Honorer Tidak Ciptakan Kerentanan Baru bagi Guru

Di sisi lain, Pemkab Lumajang menegaskan komitmen untuk meneruskan pemulihan secara terukur.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyampaikan terima kasih kepada DPR atas perhatian dan pengawasan yang konsisten.

"Kami terus memastikan layanan bagi masyarakat terlaksana sesuai kebutuhan, baik terkait hunian sementara, kesehatan, maupun pemulihan aktivitas ekonomi. Kehadiran Timwas DPR RI memberikan dukungan penting bagi kelancaran upaya penanganan di lapangan," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Lumajang bersama BNPB memaparkan rencana pemulihan jangka menengah dan panjang. Termasuk rekonstruksi jembatan Gladak Perak yang kembali terdampak, penguatan tanggul lahar di aliran Sungai Besuk Kobokan hingga rencana relokasi mandiri warga dari zona merah.

Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak Meningkat, DPR Minta Pemerintah Perkuat Pencegahan di Sekolah

Pemaparan ini menjadi bahan evaluasi strategis yang akan dibawa Timwas DPR ke tingkat pusat.

Meskipun ada komitmen kuat dari DPR, Husni menegaskan bahwa jangka waktu pemulihan belum bisa dipastikan karena situasi Gunung Semeru masih sangat dinamis.

"Penanganan bencana bergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Kami belum bisa menentukan apakah selesai dalam dua atau tiga bulan ke depan. Kami berharap tidak ada erupsi susulan," katanya.

Namun, Husni memastikan bahwa pemerintah hadir dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan.

Baca Juga: Wakil Ketua Komisi X DPR: Indonesia Bisa Mencontoh Korsel Soal Penanganan Pelaku Perundungan

"Kami memastikan pemerintah hadir dan terlibat langsung dalam penanganan bencana. Itu yang penting," ujarnya.

Kunjungan Timwas DPR memberi angin segar bagi warga Lumajang yang selama ini berjibaku memulihkan kehidupan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar aktivitas masyarakat dapat pulih kembali.

Di tengah ketidakpastian aktivitas vulkanik Semeru, harapan itu kini digantungkan pada komitmen bersama. Membangun kembali Lumajang secara lebih kuat, aman dan siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.