WFH ASN Jadi Kunci Hemat Anggaran dan Reformasi Birokrasi Lebih Efisien

AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi sekaligus transformasi tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghemat anggaran, tetapi juga menciptakan budaya kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Prinsip efisiensi ini bukan sekadar mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM internasional, tetapi juga mendorong transformasi budaya kerja baru yang lebih adaptif,” ujar Bima saat meninjau pelaksanaan WFH di Kantor Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (10/4/2026).

Ia mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kota Bekasi yang mencatat tingkat partisipasi WFH mencapai sekitar 40 persen dari total ASN.

Bima juga meminta pemerintah daerah segera menghitung potensi efisiensi anggaran, terutama dari penghematan penggunaan BBM, air, dan listrik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM agar tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Bima memastikan kondisi APBN serta ketersediaan BBM nasional tetap aman, dengan tingkat ketergantungan impor yang terdampak dinamika global relatif rendah.

“Bagi presiden dan pemerintah saat ini, keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, menjadi prioritas utama,” katanya.

Baca Juga: Aksi Premanisme Viral di Tanah Abang, Tiga Pelaku Pemerasan Pedagang Diamankan Polisi

Menanggapi kekhawatiran terkait pelayanan publik, Bima menegaskan bahwa layanan esensial tetap berjalan optimal.

Sejumlah sektor vital seperti Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP tetap beroperasi penuh.

Sementara itu, layanan di tingkat kecamatan, kelurahan, serta perizinan tetap berjalan dengan skema pembatasan maksimal 50 persen pegawai bekerja di kantor.

Untuk menjaga disiplin ASN selama WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital melalui pelaporan kinerja dan pemantauan lokasi.

Sanksi akan diberikan kepada ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan maupun pejabat yang lalai dalam pengawasan.

Selain itu, Bima juga mengapresiasi kebijakan Wali Kota Bekasi yang mendorong penggunaan transportasi umum dan sepeda bagi ASN.

Ia berharap ke depan pengembangan transportasi publik berbasis kendaraan listrik dapat semakin diperluas guna mendukung efisiensi energi nasional.

“Jika kendaraan listrik difokuskan pada transportasi publik, dampaknya akan jauh lebih signifikan bagi efisiensi energi,” tegasnya.