Potret Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan: Stabil di Tengah Tekanan

AKURAT.CO Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) kini tidak lagi sekadar diukur dari sisi produksi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat bertahan di tengah fluktuasi harga serta kemudahan akses terhadap bahan pokok.

Di tengah tekanan inflasi nasional, kondisi Kalsel relatif terkendali.

Sepanjang triwulan I 2026, inflasi berada dalam koridor aman. Hal ini mencerminkan intervensi aktif pemerintah dalam menjaga pasokan dan distribusi pangan, antara lain melalui Gerakan Pasar Murah dan penguatan logistik antarwilayah.

Data menunjukkan inflasi bulanan sebesar 0,2 persen pada Januari, meningkat menjadi 0,86 persen pada Februari, dan kembali melandai ke 0,5 persen pada Maret.

Pola ini menunjukkan gejolak harga masih terjadi, namun berhasil dijaga agar tidak berdampak signifikan di tingkat konsumen.

Bagi masyarakat, stabilitas tersebut berdampak langsung pada daya beli. Meski harga kebutuhan pokok sempat naik pada periode tertentu, seperti hari besar keagamaan, kenaikan tersebut tidak berlangsung lama maupun ekstrem.

Di sisi lain, indikator kesejahteraan petani justru menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat dari 121,1 menjadi 124,74, hingga mencapai 126,53 pada Maret 2026.

Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa petani tetap memperoleh keuntungan di tengah dinamika harga.

Kombinasi inflasi yang terkendali dan peningkatan NTP mencerminkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

Kondisi ini turut didukung capaian Kalsel yang menempati peringkat pertama nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025 dengan skor 81,98.

Surplus beras mencapai 1,2 juta ton semakin memperkuat posisi Kalsel sebagai lumbung pangan utama di Kalimantan. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas distribusi pangan.

Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan, tetapi juga keterjangkauan dan keberlanjutan produksi.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga keterjangkauan dan keberlanjutan produksi bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan pentingnya menjaga keseimbangan antara petani dan konsumen agar keduanya tetap sejahtera.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Fluktuasi harga komoditas tertentu masih terjadi, menandakan distribusi dan pasokan perlu terus diperkuat.

Baca Juga: Bagaimana Cara Daftar Paylater Tanpa Ribet

Selain itu, tekanan global seperti gangguan rantai pasok, konflik geopolitik, dan perubahan iklim juga berpotensi memicu gejolak harga.

Pangan Mulai Memberi Nilai Tambah Nyata

Hilirisasi pangan mulai dirasakan masyarakat Kalsel. Hasil panen tidak lagi selalu dijual dalam bentuk mentah, sementara pilihan produk pangan di pasar semakin beragam.

Pada komoditas padi, pengembangan beras khusus mendorong produk lokal naik kelas, dari beras curah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi.

Hal ini memberi peluang bagi petani untuk meningkatkan margin, sekaligus memberikan pilihan berkualitas bagi konsumen.

Hilirisasi juga menyentuh komoditas nonutama. Di Tanah Bumbu, singkong yang sebelumnya dijual murah kini diolah menjadi beras analog.

Produk ini tidak hanya menjadi alternatif konsumsi, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru.

Diversifikasi komoditas hortikultura turut memperkuat ketahanan pangan. Produksi cabai besar mencapai lebih dari 11 ribu ton dan cabai rawit sekitar 14 ribu ton, membantu menjaga stabilitas harga komoditas yang rawan bergejolak.

Selain itu, budidaya bawang merah, jahe, jeruk, durian, dan pisang membuka peluang ekonomi baru.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, menegaskan bahwa hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah.

“Kita dorong agar hasil pertanian tidak berhenti di produksi, tetapi memberi nilai tambah bagi petani,” ujarnya.

Namun, manfaat ini belum merata. Skala produksi olahan masih terbatas dan pasar belum sepenuhnya terbentuk. Karena itu, pengembangan industri pengolahan menjadi kunci ke depan.

Peran lumbung pangan masyarakat kembali menguat sebagai penyangga di tingkat lokal.

Fungsinya kini berkembang, tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga instrumen strategis menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.

Sepanjang 2025, Pemprov Kalsel merehabilitasi lima unit lumbung pangan di sejumlah daerah sentra produksi. Intervensi ini dilengkapi dengan perbaikan lantai jemur untuk meningkatkan kualitas gabah.

Dampaknya, kadar air gabah lebih terjaga, harga jual meningkat, dan daya simpan lebih panjang.

Produksi padi juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, produksi mencapai sekitar 1,18 juta ton dengan surplus beras 1,2 juta ton. Bahkan pada 2026, di tengah kemarau panjang, produksi tetap mencapai 1,3 juta ton.

Baca Juga: Marak Kasus Penganiayaan anak, Pemerintah Harus Segera Terbitkan Regulasi Soal Daycare

Sebanyak 175 unit lumbung pangan di 13 kabupaten/kota kini difokuskan pada penguatan manajemen stok dan sistem pemantauan.

Skema ini memungkinkan distribusi cadangan dilakukan dengan cepat saat terjadi gangguan pasokan.

“Lumbung pangan bukan sekadar tempat penyimpanan, tetapi cadangan strategis untuk menjaga stabilitas,” kata Syamsir.

Porang Jadi Harapan Baru Ekonomi Desa

Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, porang muncul sebagai komoditas potensial. Melalui program Porang Reborn, tanaman ini dikembangkan sebagai sumber penghasilan baru.

Pada 2026, pengembangan porang dilakukan di lahan seluas 127 hektare. Kehadiran pabrik pengolahan di Tanah Laut memberikan kepastian pasar bagi petani.

Harga porang berkisar Rp10 ribu hingga Rp11 ribu per kilogram, sehingga memberikan peluang peningkatan pendapatan. Selain itu, porang memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri kesehatan, farmasi, dan kosmetik.

“Kita ingin masyarakat merasakan dampaknya secara langsung,” ujar Syamsir.

Ke depan, ketahanan pangan Kalsel diperkuat melalui digitalisasi.

Melalui portal Satu Data Pangan, data produksi, harga, distribusi, hingga stok terintegrasi dalam satu sistem.

Pendekatan ini memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan transparansi.

“Ketahanan pangan harus menjadi sistem yang hidup, adaptif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” tutup Syamsir.