DPR Soroti 6.000 Anak Putus Sekolah di Bogor, Minta Pemerintah Bergerak Lebih Cepat

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti temuan sekitar 6.000 anak putus sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi alarm bagi pemerintah bahwa tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia semakin kompleks.

Menurut Puan, persoalan anak tidak sekolah (ATS) tidak lagi hanya berkaitan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, bantuan biaya, maupun akses belajar, tetapi juga menyangkut rendahnya motivasi dan keyakinan anak terhadap masa depan melalui pendidikan.

“Persoalan pendidikan hari ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, bantuan pendidikan, atau akses belajar,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

Ia menilai, negara menghadapi tantangan besar untuk menjaga mimpi dan cita-cita generasi muda.

Jika persoalan anak putus sekolah tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya hilangnya kesempatan belajar, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas SDM Indonesia ke depan.

“Jika kondisi ini dibiarkan, yang hilang bukan hanya kesempatan belajar seorang anak, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan Indonesia,” ujarnya.

Puan mendorong pemerintah menjadikan penanganan ATS sebagai agenda strategis pembangunan nasional, bukan sekadar program di sektor pendidikan.

Menurutnya, penurunan angka anak putus sekolah harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang melibatkan seluruh kementerian dan pemerintah daerah.

“Pemerintah perlu menetapkan penurunan angka ATS sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang mengikat seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari evaluasi pembangunan nasional,” jelasnya.

Mantan Menko PMK itu menegaskan, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan angka partisipasi sekolah.

Pemerintah juga harus memastikan anak tetap bertahan hingga menyelesaikan pendidikan dan memiliki keterampilan untuk memasuki dunia produktif.

Untuk itu, Puan mengusulkan penyusunan Grand Design Nasional Penuntasan Anak Tidak Sekolah hingga 2045.

Dokumen tersebut, kata dia, dapat menjadi peta jalan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, perlindungan sosial, pembangunan keluarga, ketenagakerjaan, dan pembangunan daerah.

Baca Juga: Tutup Dapur MBG